Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita DJKN
Kemenkeu Sulsel Publikasikan Kinerja APBN 2022 terkait Kondisi Ekonomi yang Mulai Membaik
Hendro Nugroho
Selasa, 05 April 2022 pukul 07:51:39   |   418 kali

Makassar -  Kondisi ekonomi Indonesia sampai dengan Februari 2022 yang dipengaruhi Pandemi Covid-19 mulai berangsur membaik. Hal tersebut tercermin dari simpulan kinerja APBN KiTa periode Februari 2022 yang dipublikasikan oleh Kemenkeu Sulsel pada Senin (04/4) secara daring dengan dihadiri awak media. Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel Ekka S. Sukadanamembuka acara dengan menyampaikan capaian realisasi pendapatan dan belanja negara. “Realisasi pendapatan sampai dengan Februari 2022 mencapai Rp302,4 triliun dan realisasi belanja mencapai Rp282,7 triliun,” jelas Ekka. Ekka menambahkan bahwa secara detail realisasi penerimaan dari sisi pajak dan bea cukai serta realisasi belanja, akan disampaikan oleh masing-masing kepala kanwil.


Ekka yang juga merupakan Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat juga menyampaikan, nilai barang milik negara (BMN) di wilayah Sulawesi Selatan sampai dengan Februari 2022 mencapai Rp220,96 triliun. Selanjutnya, untuk memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah, melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah, dan mengamankan BMN berupa tanah, Kanwil DJKN Sulseltrabar telah melaksanakan program sertipikasi BMN berupa tanah dengan target sertipikasi Tahun 2022 mencapai  1.170 bidang.


Dari sisi PNBP pengelolaan BMN di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, lanjutnya, lanjutnya, sampai dengan Januari Tahun 2022 menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aset BMN sebesar Rp1,211 miliar atau tercapai 320,62  persen. Sedangkan PNBP Lelang, telah tercapai pokok lelang Rp238,5 Miliar (realisasi 17 persen); PNBP lelang Rp3,9 miliar (realisasi 14  persen); PPh : Rp0,79 miliar; dan BPHTB : Rp1,4 miliar.


Ekka menambahkan bahwa aset negara di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat meliputi BMN Infrastruktur berupa 191 Jalan dengan total ruas 8.236 Km, total nilai sebesar Rp10,68 triliun; BMN Infrastruktur berupa 665 Jembatan dengan total nilai sebesar Rp1,68 triliun; BMN Infrastruktur berupa 310 Waduk dengan total nilai sebesar Rp4,34 triliun; BMN Infrastruktur bidang pendidikan berupa 146 Sekolah yang terdiri dari 54 SD; 43 SMP; 35 SMA; 14 Universitas dengan total nilai sebesar Rp10,54 triliun; dan BMN Infrastruktur bidang kesehatan berupa 24 Rumah Sakit dengan total nilai sebesar Rp4,08 triliun.


“Capaian realisasi aset negara dari PSN (proyek strategis nasional-red) terdiri dari aset bendungan Karalloe realisasi 100 persen pada 2021 atau Rp3,24 miliar; Pamukkulu: realisasi 91,23 persen atau Rp141,76 miliar; dan Passelloreng: realisasi 25,41 persen atau Rp146,48 miliar dari total Rp576,59 miliar,” ungkapnya.


Disamping itu, lanjutnya, terdapat irigasi Baliase realisasi 73,20 persen pada 2021 atau Rp274,12 miliar dan Kereta Api Makassar-Parepare (Tahap I): realisasi 54,38 persen pada 2021 atau Rp429,70 miliar.

“Dalam rangka memperingati 114 Tahun Lelang Indonesia, Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat menyelenggarakan gelaran Gebyar Lelang Kanwil DJKN Sulseltrabar bertajuk Balla (Kolaborasi Lelang) UMKM. Melalui kegiatan Lelang produk UMKM melalui lelang.go.id, sebagai bentuk sinergi serta inovasi yang dilakukan pemerintah untuk memajukan pelaku UMKM dan mendukung percepatan PEN,” jelas Ekka.


Ia juga menyampaikan bahwa DJKN kembali melaksanakan program Keringanan Utang pada tahun 2022 sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.06/2022 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN Dengan Mekanisme Crash Program Tahun 2022.


Terhadap capaian program tersebut pada Tahun 2021, diperlukan untuk melanjutkan kembali Program Keringanan Utang pada Tahun 2022, dengan harapan lebih banyak lagi masyarakat yang dapat memperoleh manfaat program keringanan utang. Dari sisi penilaian, sampai dengan Januari 2022 telah diselesaikan sebanyak 151 laporan penilaian dengan rincian 29 di wilayah Sulsel.


Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Syaiful menyampaikan bahwa mobilitas penduduk kembali naik tinggi sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19. Optimisme masyarakat melewati gelombang omicron meningkat seiring dampak terhadap aktivitas relatif terbatas. “Mobilitas masyarakat sempat menurun namun kembali naik dengan cepat sejalan terkendalinya pandemi Covid-19. Pergerakan di tempat kerja sempat mengalami penurunan di akhir Februari namun kembali naik di bulan Maret,” jelas Syaiful.


Ia menjelaskan nilai ekspor yang dikirim melalui pelabuhan Sulawesi Selatan pada Februari 2022 tercatat mencapai US$130,6 juta atau mengalami peningkatan 1,19 persen dibandingkan Januari 2022. Lima komoditas utama yang diekspor yaitu nikel, besi dan baja, biji-bijian berminyak, garam, belerang, dan kapur, serta ikan dan udang dengan distribusi persentase masing-masing sebesar 60,94 persen, 20,91 persen, 10,11 persen, 3,09 persen dan 1,81 persen dengan tujuan ekspor ke Jepang, Tiongkok, Taiwan, Australia, dan Timor Leste.

Tekanan inflasi diperkirakan semakin meningkat terutama di sisi produsen. “Pada Februari 2022, Sulsel mengalami deflasi 0,04 persen sehingga inflasi tahunan bergerak turun ke level 2,31 persen,” jelas Syaiful.


Hal tersebut dikuatkan bahwa TPID berkinerja baik dalam menjaga inflasi Sulsel pada level yang terkendali sesuai dengan target Pemerintah Sulsel pada rentang 1-3 persen. Berkaitan dengan belanja negara, Syaiful menjelaskan bahwa dari pagi Rp48,34 triliun tercapai realisasi Rp5,75 triliun atau 11,90 persen.


Selanjutnya, transfer ke daerah dan dana desa dengan pagu Rp29,49 triliun telah direalisasikan Rp4,31 triliun atau 14,61 persen. Peningkatan alokasi dan realisasi Dana Alokasi Umum dalam rangka kompensasi operasional penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh TNI/Polri. Realisasi belanja barang mencapai Rp344,68 miliar utama untuk penunjang operasional perkantoran seperti belanja barang operasional dan non oerasional, belanja jasa, belanja perjalanan dinas negeri, belanja pemeliharaan gedung, peralatan dan mesin serta pemeliharaan aset lainnya. Untuk belanja modal telah terealisasi Rp90,9 miliar. “Kementerian dengan kinerja belanja modal tertinggi adalah Kementerian PUPR dengan capaian Rp57,42 miliar,” tutup Syaiful.


Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Arridel Mindra menyampaikan penerimaan pada Februari 2022 mencapai Rp1,7 triliun atau 12,64 persen dari targer penerimaan 2022. “Secara kumulatif, kinerja penerimaan secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap bulannya sejalan dengan pemulihan ekonomi,” jelas Arridel. PPh 25/29 Badan mencapai penerimaan tertinggi sebesar 79,57 persen. Selanjutnya lima sektor perdagangan terbesar yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan kontribusi 24,13 persen; kontruksi dengan kontribusi 9,15 persen; jasa keuangan dan asuransi dengan kontribusi 12,13 persen; dan administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi 7,78 persen.


Tantangan penerimaan pajak oleh Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara lanjutnya, diantaranya adalah berlakunya PMK 89/2020 akan berdampak pada potensi penerimaan PPN dari sektor industri kelapa sawit dan dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP antara lain bagi OP penguasaha dengan peredaran bruto tertentu tidak dikenakan PPh apabila memiliki peredasarn bruto sampai Rp500 juta dan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen mulai 1 April 2022.


Gatot Hartono mewakili Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan menyampaikan realisasi bea masuk mencapai Rp149,97 miliar atau 35,56 persen sedangkan bea keluar mencapai Rp7,12 miliar atau 112,84 persen dan penerimaan cukai telah direalisasikan Rp10,96 miliar atau 23,72 persen. “Telah dilakukan penindakan terhadap hasil tembakau ilegal sebanyak 1,83 miliar batang atau senilai Rp3 miliar dan 371,1 liter minuman mengandung etil alkohol senilai Rp190,35 juta,” jelas Gatot.


Acara yang dimoderatori oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Makassar, Suyuti tersebut dilanjutkan dengan tanya jawab dengan para awak media. (Teks/foto: Bidang KIHI, Kanwil DJKN Sulseltrabar)

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini