Ternate – Pemulihan ekonomi terus berlanjut makin kuat seiring dengan terus terkendalinya pandemic Covid-19. APBN Kembali harus bekerja keras menjadi “shock absosber” atas berbagai gejolak dan tekanan global. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Raymond J. Effendy yang mewakili Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, dalam acara Media Briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan Maret 2022 Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara di Aula Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate, Kamis (30/3).

“Sampai dengan 28 Februari 2022, Realisasi pendapatan APBN mencapai Rp310,09 miliar atau 14,36 persen dari pagu, sedangkan Belanja APBN realisasinya mencapai Rp 1,91 triliun atau 13,03 persen dari pagu.  Kinerja pendapatan mengalami kenaikan 10,28 persen (yoy) dibandingkan tahun 2021. Kenaikan terbesar disumbang oleh pajak penghasilan non migas yang naik sebesar Rp7,96 miliar atau 5,87 persen,” ungkap Raymond pada acara yang menghadirkan Forum Wartawan di Provinsi Maluku Utara.

Lebih lanjut, Raymond mengungkapkan bahwa realisasi belanja pada belanja K/L turun 13,08 persen atau sebesar Rp60,76 miliar yang disebabkan adanya penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar 18,73 persen dan 30,32 persen (yoy). Sedangkan  untuk  TKDD  juga terjadi  mengalami  penurunan  sebesar Rp176  miliar (10,43 persen) yang penyebab terbesarnya adalah turunnya DBH sebanyak 52,77 persen (yoy).

“Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara s.d Februari 2022 masih didominasi oleh komponen dana transfer yang mencapai 75 persen dari total pendapatan Rp1,51 triliun. Besarnya proporsi dana transfer dalam komponen pendapatan APBD menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih kurang. Untuk itu, Pemda perlu menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang ada di Maluku Utara untuk meningkatkan PAD,” ungkap Raymond.

Realisasi DBH per 28 Februari 2022, lanjutnya, sebesar Rp86,20 miliar, DAU sebesar Rp1,41 triliun. Untuk DAK fisik dan DID belum ada realisasi, sedangkan dana desa terealisasi sebesar Rp8,18 miliar. “Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemda diharapkan dapat melakukan akselerasi belanja khususnya pada awal tahun serta segera merealisasikan DAK Fisik untuk tahap 1,” ujarnya.

Pertumbuhan yang kuat di tahun 2021 memberikan sinyal positif untuk prospek ekonomi di tahun 2022 dan meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Tantangan terbesarnya adalah pandemi yang masih belum berakhir yang menekan dan memaksa pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam memformulasikan kebijakan sebagai stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian.

Untuk itu, APBN difokuskan untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional secara bertahap dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Di Provinsi Maluku Utara, Berbagai indikator ekonomi di wilayah Maluku Utara mengalami perkembangan yang sangat baik seperti pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh sebesar 16,4 persen jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar  3,69 persen.  Tingkat inflasi Maluku Utara sampai dengan Februari 2022 sebesar 0,99 persen di bawah inflasi nasional sebesar 2,06. Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di angka 105,97 persen, dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105,94 persen.

Pada kesempatan yang sama, Raymond menyampaikan bahwa isu Strategis di Maluku Utara yakni terkait dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Saat ini, dana desa telah tersalur sebesar 1 persen atau Rp8,18 miliar dari total target sebesar Rp821,11 miliar. Sementara untuk DAK Fisik belum terdapat realisasi karena masih dalam tahap upload dokumen.

Sedangkan untuk isu lokal adanya upaya kontribusi Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan dalam mendukung investasi di Maluku Utara. SMV adalah BLU, BUMN, serta Lembaga yang berada di bawah Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Keuangan (melalui DJKN) yang memiliki tugas khusus untuk melaksanakan tugas pembangunan Ada empat SMV yang berperan di Maluku Utara yaitu PT SMI (Persero), PT SMF (Persero), PT PII (Persero), dan PT Geo Dipa Energi (Persero).

“Kemenkeu Regional perlu berperan dalam meningkatkan peran SMV Kemenkeu dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Malut, baik dalam bentuk pembiayaan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah maupun pelaku UMKM,” pesan Raymond dalam acara yang didampingi oleh Kepala KPKNL Ternate Achmakrishna Himawan, Kepala KPP Ternate Herry Wirawan, Kepala KPPBC Ternate Shinta Dewi Arini, Kepala KPPN Ternate Rochmad Arif Tri Setiawan, dan serta turut hadir melalui zoom meeting Kepala KPP Pratama Tobelo,  Helmy Afrul dan Kepala  KPPN Tobelo Muhammad Afifudin Ikhsan.