Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita DJKN
Data Valid, Akurat, dan Handal, Kunci Sukses Sertifikasi BMN berupa Tanah
Eka Wahyu Yuliasari
Selasa, 29 Maret 2022 pukul 11:05:54   |   71 kali

Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban berharap pemerintah nantinya dapat memiliki data tanah yang valid, akurat, dan handal. Menurutnya, data menjadi salah satu kunci penting suksesnya penuntasan sertifikasi BMN berupa tanah. Hal tersebut ia kemukakan dalam pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Pensertipikatan BMN berupa Tanah TA 2022 dan Pembahasan Usulan Daftar Indikatif TA 2023 yang dilaksanakan pada Selasa (29/3) di Hotel Sari Pacific, Jakarta.

Dirjen KN mengungkapkan bahwa untuk tahun 2022, sampai dengan saat ini telah ditetapkan target sertifikasi sebanyak 32.636 bidang, yang terdiri dari 23.737 bidang nominatif murni dan 8.899 bidang penuntasan penggantian nama tanah Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK). Selain itu, masih terdapat 11.864 NUP BMN berupa tanah belum/tidak bersertipikat atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian/Lembaga yang berstatus Clean & Clear tetapi belum dimasukkan sebagai objek target program pensertipikatan BMN berupa tanah.

“Untuk itu, tidak jemunya kami menyampaikan agar Bapak/Ibu baik selaku Pengelola Barang, maupun Pengguna Barang sampai dengan tingkat satker, untuk senantiasa berkoordinasi dalam melakukan pemuktahiran data-data BMN berupa tanah pada master aset SIMAN,” pintanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana. Kementerian ATR/BPN kini tengah memperbaiki data dan sistem pertanahan dengan menyusun database aset tanah instansi pemerintah menggunakan aplikasi inventarisasi tanah instansi pemerintah (INTIP). Program INTIP ini merupakan bagian dari program untuk melakukan inventarisasi tanah pemerintah. Tanah yang sudah disertifikat akan di-plotting ulang, sementara yang belum sertifikat akan ditandai. Ini akan menjadi bagian untuk program sertifikasi selanjutnya.

“Targetnya, kita akan membuat suatu brankas informasi elektronik mengenai aset-aset yang dimiliki pemerintah. Nanti kita siapkan sistemnya. Ada 2 usernya, yaitu pengguna dan pengelola,” ujar Suyus.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung selama dua hari (29 s.d. 30 Maret 2022) tersebut, DJKN memberikan apresiasi kepada 11 (sebelas) pimpinan unit kerja eselon II dan eselon III lingkup Kementerian ATR/BPN dan DJKN untuk menerima secara langsung penghargaan apresiasi unit-unit kerja dengan kinerja pensertipikatan BMN berupa tanah terbaik periode tahun 2021.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan diskusi panel membahas Penuntasan Tanah Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK) Dalam Rangka Sertipikasi Elektronik, Aplikasi Mitra Kerja Kementerian ATR/BPN, dan Kupas Tuntas Konflik Pertanahan. Agenda kegiatan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertipikasi BMN TA 2022, serta pembahasan daftar indikatif tahun anggaran 2023 antara Dit BMN, Kanwil DJKN, KPKNL, dan Kanwil BPN, serta Kantor Pertanahan.

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini