Manado – Kondisi pada awal tahun 2022 masih dipengaruhi pandemi Covid-19. Pada bulan Februari 2022, terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Sulawesi Utara yang mencapai 1.115 penambahan kasus pada tanggal 23 Februari 2022, namun mulai menurun setelah tanggal tersebut. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penularan menjadi salah satu isu yang berpengaruh terhadap pelaksanaan APBN dan APBD.

“Sampai dengan 28 Februari 2022, Pada sisi Pendapatan APBN di Sulawesi Utara, terdapat deviasi antara realisasi dan proyeksi yang diharapkan sebesar -26,50 persen yang mana PNBP yang terealisasi senilai Rp45,67 miliar,” ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani dalam kegiatan Bacarita APBN Sulawesi Utara Periode s.d. Februari 2022.

“Begitu juga dengan pendapatan PPN yang mengalami penurunan dibandingkan periode Februari tahun lalu sebanyak -28,08 persen. Realisasi PPN pada bulan Februari mencapai Rp166,43 miliar. Berbeda dengan penurunan yang dialami pendapatan negara sebelumnya, pada bulan Februari terdapat kenaikan pada Pendapatan Bea Keluar di Sulawesi Utara sebesar 250,29 persen dibandingkan periode Februari tahun lalu,” kata Ratih.

Hal tersebut terpengaruh oleh Crude Palm Oil (CPO) yang masih mengalami tren kenaikan harga. Selain itu, meningkatnya volume ekspor CPO sebesar 65 persen dari periode Januari 2021 juga turut menambah kenaikan Pendapatan Bea Keluar. Pada bulan Februari Pendapatan Bea Keluar di Sulawesi Utara mencapai Rp29,2 miliar.

Dari sisi belanja, belanja Kementerian/Lembaga di Sulawesi Utara berhasil direalisasikan senilai Rp485,73 miliar dengan total belanja Kementerian/Lembaga secara kumulatif dari Januari 2022 adalah sebesar Rp683,95 miliar.

Sementara realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang disalurkan melalui 4 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Wilayah Sulawesi Utara mencapai Rp170,4 miliar. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Dana Desa sebesar Rp54,96 miliar dan Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp115,45 miliar.

“Terkait isu strategis bulan ini, Ditjen Pajak masih menjalankan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program ini memberikan kontribusi pendapatan PPh di Februari sebesar Rp7,91 miliar dengan total akumulasi dari bulan Januari sebesar Rp16,81 miliar,” pungkas Ratih.

Selain PPS, Kementerian Keuangan juga memperingati 114 tahun Lelang, Pulih dan Bangkit Bersama Lelang Indonesia dengan mengadakan Gema Auction 22-2-22 sebagai bentuk kolaborasi DJKN dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dalam mengoptimalkan penjualan angunan serta mengedukasi masyarakat terkait mekanisme lelang. (ayu/wdp)