Semarang - Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan di tahun 2022, pemulihan ekonomi masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Untuk melindungi rakyat dari berbagai ancaman mulai dari Covid-19, pemutusan hubungan kerja, sampai shock ekonomi, APBN menjadi instrumen yang sangat penting. Makin situasi ekonomi dan masyarakat tidak pasti, makin APBN bekerja sangat keras. Hal ini ditegaskannya saat  melakukan kunjungan kerja dan hadir dalam acara dialog dengan pegawai Kementerian Keuangan di lingkungan Kota Semarang dan sekitarnya pada Rabu (9/3) di Gedung Keuangan Negara I Semarang dengan tajuk “Dialog Sri Mulyani dengan Perwakilan Pegawai Kemenkeu Provinsi Jawa Tengah”.

"Tahun 2022 adalah tahun terakhir kita menjalankan UU Nomor 2 tahun 2020 mengenai dibolehkannya defisit di atas 3%. Ini memerlukan perhitungan yang luar biasa cermat. Kita makin dituntut untuk bekerja sama dan bersinergi. Terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang dalam situasi luar biasa, saat kita diancam oleh Covid-19, komit untuk tetap bekerja keras menjaga keuangan negara," sebut Menkeu.

Lebih jauh, Menkeu mendorong agar kerja keras dalam menjalankan tugas negara juga diperkuat dengan analisis untuk menghubungkan antara APBN dengan dampaknya terhadap masyarakat. Berbagai penguatan juga telah dilakukan misalnya dengan diterbitkannya UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) maupun UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Kita menggunakan uang negara untuk mendorong roda ekonomi, apalagi setelah dipukul sangat telak oleh Covid-19. PR kita, jangan sampai APBN makin besar tetapi spending quality-nya tidak membaik. Jadi bukan sekadar jalan, tetapi dihubungkan dengan output dan outcome, seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Kita punya tanggung jawab lebih untuk meyakinkan bahwa yang diserap menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Dalam kegiatan ini, Menkeu didampingi oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto serta sejumlah pejabat eselon I dan II lainnya. Seusai arahan, Menkeu berdialog dengan sejumlah pegawai dipandu oleh Kepala Kanwil  Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah Midden Sihombing. (Foto/Teks ; Fahmi Fauzi Indarto/Bidang KIHI)