Palembang - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung (SJB) Surya Hadi turut menjadi salah satu narasumber pada “Press Conference Asset & Liability Committee (ALCo) Regional Januari 2022 dan Isu Strategis Regional Lingkup Sumatera Selatan” yang menyampaikan data mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan data aset se-Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu, (23/2).

Selain Surya Hadi, Press Conference yang diadakan oleh Kanwil DJPb Sumatera Selatan dihadiri juga narasumber yang berasal dari Unit Eselon I Kementerian Keuangan di wilayah Sumatera Selatan yakni Kepala Kanwil DJPb Sumatera Selatan Lydia Kurniawati Christyana, Plh. Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Bagiyo, serta Plh. Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur Abdul Harris.

Kepala Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel Surya Hadi menyampaikan mengenai target dan realisasi PNBP yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN), Piutang Negara dan Lelang. PNBP BMN meliputi penerimaan dari sewa, pemindahtanganan, yang dilakukan melalui: lelang, penjualan barang rampasan bea cukai, serta pendapatan badan layanan umum (BLU). “Pendorong pengelolaan BMN diinisiasi dengan terbitnya PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara melalui pemberian persentase faktor penyesuaian tertentu pada COVID-19 sebagai bencana non-alam,” ungkapnya.

Pada 2019 terdapat peningkatan yang cukup tajam di PNBP BMN akibat peningkatan realisasi dari cost saving berupa peningkatan nilai hibah yang masuk untuk kebutuhan Kementerian/Lembaga dengan target sebesar Rp75 miliar dan realisasinya sebesar Rp678 miliar.

Di sisi lain, PNBP Piutang Negara berasal dari administrasi dari pengurusan piutang negara dengan realisasi tertinggi pada 2021 sebesar Rp120.296.102 walaupun adanya tantangan pandemi COVID-19. Untuk PNBP lelang, berasal dari Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat Lelang Kelas II, dan Pegadaian. Selain itu, Surya juga menjelaskan aset-aset Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah sebanyak 1.990.955 dengan total nilai sebesar Rp188.837.246.488.792.

Pada Press Conference ALCo ini, Surya Hadi yang juga sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumsel menjelaskan mengenai SEKBER yang merupakan bentuk sinergi dari seluruh Kanwil Kemenkeu Provinsi Sumatera Selatan dengan harmonisasi proses bisnis dan kebijakan teknis. SEKBER mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk UMKM sebagai berikut, Insentif pembiayaan, Insentif Perpajakan, Fasilitas perizinan dan prosedural, Insentif pemanfaatan aset negara, dan Pelatihan. Layanan SEKBER diberikan secara langsung melalui Sekretariat Perwakilan Kemenkeu (GKN) serta melalui portal layanan melalui alamat https://ukme.kemenkeu.go.id. Untuk menunjang program SEKBER, terdapat pihak-pihak yang membantu, dalam hal ini Internal Kemenkeu dan Eksternal Kemenkeu. Internal Kemenkeu yaitu DJPB yang membantu dari sisi anggaran (KUR/UMI, bina debitur UMI), DJBC yang membantu dalam hal KB/KITE IKM dan fasilitas ekspor, DJKN yang membantu penyelenggaraan lelang non-eksekusi sukarela UMKM, BDK yang membantu dari sisi pelatihan penyusunan laporan keuangan, serta DJP yang membantu dalam hal konsultasi perpajakan dan business development service.

Di sisi lain, eksternal Kemenkeu dalam hal ini, yaitu Kementerian/Lembaga membantu dalam hal kebijakan dan proses perizinan nasional, Pemerintah Daerah membantu dalam hal kebijakan dan proses perizinan daerah, Bank Indonesia membantu dari sisi informasi kredit/bunga perbankan, serta LPEI yang membantu dalam hal pendanaan/kredit UMKM.

Sebelumnya, Kepala Kanwil DJPb Sumatera Selatan Lydia Kurniawati Christyana menyampaikan mengenai ringkasan eksekutif sampai dengan 31 Januari 2022 yang berisi Realisasi APBN Regional dengan total pendapatan sebesar Rp1.060 miliar dan total belanja (non TKDD) sebesar Rp323,89 miliar, target dan realisasi penerimaan yang berasal dari perpajakan, bea cukai dan PNBP masing-masing sebesar Rp709,778 miliar, Rp13,608 miliar, Rp438,308 miliar, target dan realisasi belanja yang terdiri atas Belanja pegawai, Belanja barang, dan Belanja modal; Realisasi I-Account APBD; Kontribusi TKDD pada APBD, serta Perkembangan Ekonomi Regional.

Lydia juga menyampaikan mengenai current issues yang sedang terjadi meliputi: Neraca perdagangan bernilai positif, Peningkatan potensi penerimaan pajak, Sekretariat Bersama (SEKBER) Kemenkeu-One, dan Penyaluran TKDD

Plh. Kepala DJP Sumsel dan Babel Bagiyo menyampaikan mengenai target dan realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020 dan 2021. Pada 2020, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp11,23 triliun dengan realisasi sebesar Rp11,36 triliun yang meningkat pada tahun 2021 dengan target sebesar Rp12,64 triliun dengan realisasi sebesar Rp13,30 triliun dengan capaian sebesar 105,19%.

Selain itu, Bagiyo juga menyampaikan penerimaan lima sektor terbesar tahun 2021, yaitu berasal dari sektor Perdagangan besar dan eceran, Pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, Administrasi pemerintahan dan jamsos wajib, Pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor lainnya.

Sedangkan Plh. Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur, Abdul Harris menyampaikan mengenai target dan realisasi penerimaan Bea Cukai yang berasal dari Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai. Surplus terbesar terjadi di tahun 2021 sebesar 413,79% pada Bea Keluar yang dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan harga Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya di kancah internasional. Target cukai pada Kanwil DJBC Sumbagtim berasal dari pengenaan cukai terhadap plastik.

Namun hingga akhir 2021, pelaksanaan pemungutan cukai terhadap plastik belum ditetapkan sehingga realisasi cukai hanya berasal dari denda administrasi cukai. Realisasi penerimaan Bea Cukai bulan Januari dari tahun 2018 sampai 2022 berfluktuatif tetapi selalu melebihi penerimaaanya dengan penerimaan tertinggi pada tahun 2022 (Tim KIHI Kanwil SJB-06)