Tanjung Selor – “Kami berkomitmen meningkatkan partisipasi para pelaku UMKM di seluruh Kalimantan Utara untuk memasarkan produknya melalui lelang.go.id,” ujar Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan Doni Prabudi pada Kegiatan Konferensi Pers Pelaksanaan APBN Triwulan IV Tahun 2021 lingkup Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (3/2) di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Utara.

Menilik setahun ke belakang, KPKNL di seluruh Indonesia telah menggalakkan pemasaran produk UMKM melalui layanan lelang. “Kami menyediakan ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk secara online di lelang.go.id untuk menjaring pembeli potensial dari seluruh Indonesia,” ungkap Doni. Namun demikian, lanjutnya, edukasi dan sosialisasi terkait lelang masih perlu diperkuat lagi terutama di wilayah luar Kota Tarakan.

Senada dengan Doni, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara Wahyu Prihantoro menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM memang menjadi salah satu concern Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pria yang juga merupakan Kepala Perwakilan Kemenkeu Kalimantan Utara ini mengungkapkan bahwa pihaknya telah memperkuat sinergi dengan seluruh elemen Kemenkeu dan BUMN untuk mewujudkan berbagai program bagi pelaku UMKM. Jenis program yang akan dilaksanakan antara lain berupa profiling dan pendataan, pembinaan usaha, hingga pemasaran produk. Kolaborasi Kemenkeu Satu dan juga keterlibatan BUMN diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pelaku UMKM.

Guna terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan, KPKNL Tarakan yang telah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak 2019, kini bersiap untuk menuju predikat Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM). Pada 26 Oktober 2021 KPKNL Tarakan melakukan pencanangan kembali Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

“KPKNL Tarakan terus berupaya memperkuat budaya anti korupsi dan meningkatkan kualitas layanan. Untuk itu, kami mohon dukungan masyarakat dan seluruh pengguna layanan agar kami dapat meraih predikat WBBM di tahun ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Doni juga menjelaskan bahwa peningkatan kualitas layanan pada unit yang dipimpinnya setidak meliputi aspek percepatan, ketepatan, serta akuntabilitas yang dilaksanakan dengan integritas tinggi oleh para pegawai.

Pada kegiatan ini hadir pula Kepala KPP Pratama Tarakan, Kepala KPP Pratama Tanjung Redeb, dan Kepala KPPBC TMP B Tarakan. Seluruh pimpinan unit vertikal Kemenkeu ini menyampaikan realisasi pelaksanaan APBN di instansinya masing-masing. Pada KPKNL tarakan, realisasi total penerimaan negara tahun 2021 mencapai Rp12,6 Miliar atau setara 141,54 persen dari target Rp8,9 Miliar. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini diperoleh dari tiga kegiatan utama yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara yang menghasilkan sekitar Rp9 Miliar, layanan lelang yang menghasilkan Rp3,6 Miliar, serta pengurusan Piutang Negara yang menghasilkan Rp13 Juta. (Seksi Hukum dan Informasi)