Purwakarta – Pemutaran film pendek dengan tema sentral integritas dan penolakan segala bentuk suap dan gratifikasi dengan judul “Benteng Integritas” yang seluruhnya diproduksi dan diperankan oleh change agent Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta mewarnai Peresmian Pencanangan ZI Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)  KPKNL Purwakarta 2022 yang dihadiri oleh 156 peserta secara online via Aplikasi Zoom Meeting pada Jumat, (28/01).

Film yang diproduseri oleh Kepala Seksi Hukum dan Informasi Peter Sony ini diproduksi supaya pesan-pesan layanan prima dan komitmen jajaran KPKNL Purwakarta dalam menegakkan nilai-nilai Kementerian Keuangan dapat tersampaikan secara lebih lugas, menarik dan menjangkau masyarakat luas melalui upload ke media sosial Instagram, Facebook dan Youtube.

Gaya para pemeran yaitu Haryo Bagus Waskito, Shinta Setia Siwi dan Marinda Isela  yang lugas dan natural yang notabene bukan aktor dan aktris profesional, serta pesan utama komitmen integritas dan penolakan segala bentuk suap dan gratifikasi di tengah himpitan hutang ayah kandungnya dari protagonis Siska yang diperankan oleh Marinda Isela menuai pujian dan apresiasi dari Sekretaris DJKN dan Fungsional Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agustinus Wibowo.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Sebagai dukungan moril sekaligus opening speech, Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Tavianto Noegroho menyampaikan optimismenya pada seluruh jajaran KPKNL Purwakarta bahwa dengan penataan, pelayanan prima dan keberanian KPKNL Purwakarta akan mampu meraih predikat ZI WBK 2022. “Sebagai langkah kunci komitmen seluruh bagian KPKNL Purwakarta, melaksanakan tahapan-tahapan perubahan akan membentuk karakterk insan DJKN dari KPKNL Purwakarta,” ungkapnya.

Sebagai penutup, Tavianto berharap pembangunan ZI WBK ini dapat membentuk karakter yang kuat, perubahan ke arah yang lebih baik, membentuk aparatur beretika dan profesional yang mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.

Sedangkan Sekretaris DJKN Dedy Syarif Usman yang menyampaikan bahwa pembangunan ZI WBK merupakan implementasi sekaligus kelanjutan dari peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program hal reformasi birokrasi. “Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Dedy mendukung upaya ini karena deklarasi perlu dilakukan supaya pihak satuan kerja dan masyakarat mengetahui dan membantu mengawal pembangunan ZI WBK KPKNL Purwakarta.

Peresmian dan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI WBK dilaksanakan oleh Kepala KPKNL Purwakarta Nunung Ekolaksito dengan saksi antara lain Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Tavianto Noegroho,  Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Fitry Agustine, Kepala BKAD Purwakarta Muchamad Nurcahja, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Urip Burhan dan Kepala Bank BRI Karawang Indramawan.

Menutup acara Fungsional Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Agustinus Wibowo menyampaikan sharing knowledge dengan tema “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi.” (foto/narasi : Seksi HI)