Jakarta – Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan Dodok Dwi Handoko menyebutkan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 7 (tujuh) BUMN sebesar Rp38,5 triliun.

Alokasi PMN dalam APBN merupakan bentuk dukungan Pemerintah kepada BUMN yang mendapat penugasan dalam rangka pembangunan infrastuktur prioritas. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan daya saing nasional serta diharapkan dapat mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak pandemi Covid-19.

“PMN tahun 2022 akan difokuskan untuk mendukung kelanjutan pembangunan infrastruktur transportasi, mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta mendukung penjaminan proyek infrastruktur nasional,” ujarnya Dodok.

Tujuh BUMN dimaksud yakni:

1.    PT Waskita Karya (Rp3.000 miliar)

Untuk mendukung penyelesaian ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi.

2.    PT PII (Rp1.085 miliar)

Mendukung penjaminan untuk 19 proyek infrastruktur.

3.    PT SMF (Rp2.000 miliar)

Mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR dengan target 200.000 unit (porsi 25%).

4.    PT Adhi Karya (Rp1.976 miliar)

Investasi pada jalan tol Solo-Yogya-Kulonprogo, Yogyakarta-Bawen dan SPAM Regional Karian-Serpong.

5.    PT Hutama Karya (Rp23.850 miliar)

Melanjutkan pembangunan 8 ruas Tol Trans Sumatera (JTTS). Output JTTS bagi masyarakat berupa penurunan waktu tempuh dan biaya logistik.

6.    Perum Perumnas (Rp1.568 miliar)

Peningkatan kapasitas usaha dalam melanjutkan program Pemerintah pengadaan “satu juta rumah” serta mendukung penyediaan perumahan rakyat untuk MBR.

7.    PT PLN (Rp5.000 miliar)

Pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan (transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa) serta mendukung pengembangan 5 DPSP (Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Likupang).

“PMN kepada BUMN tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN sehingga BUMN yang bersangkutan dapat terus melanjutkan penugasan dari Pemerintah,” pungkas Dodok. (st)