Banda Aceh – Mengawali tahun 2022, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh bersinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan berinisiatif menggelar forum knowledge sharing dengan tema “Zona Integritas WBK/WBBM: Komitmen, Upaya, dan Evaluasi" secara virtual melalui zoom meetings dan streaming di kanal youtube Kanwil DJKN Aceh pada Senin, (3/1). Dihadiri oleh seluruh pegawai di Kanwil dan KPKNL di lingkungan DJKN seluruh Indonesia, Kanwil DJKN Aceh menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta), Setjen Kemenkeu dan Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan yang telah berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM-red) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2021.

Sekretaris DJKN Dedi Syarif Usman menyampaikan bahwa pembangunan zona integritas ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, di mana reformasi birokrasi tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan pelayanan publik. “Sehingga untuk mendukung percepatan tercapainya sasaran hasil tersebut, diharapkan seluruh unit kerja dapat melakukan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM,” ujarnya.

Beberapa poin yang perlu mendapat perhatian dari unit kerja ketika melakukan pembangunan Zona Integritas, lanjut Dedi, yaitu agar unit kerja memastikan kembali bahwa seluruh layanan yang diberikan kepada pengguna layanan memang sudah sesuai dengan SOP dan janji layanan. “Sebagaimana janji merupakan sesuatu yang harus kita tepati, maka sudah semestinya kita memberikan pelayanan kepada pengguna layanan sesuai janji kita bahkan kalau bisa melebihi ekspektasi mereka,” kata Dedi.

Ke depannya, ia berharap sinergi dan kolaborasi ini dapat terus dilanjutkan, semata-mata untuk saling mendukung dalam peningkatan pelayanan ke masyarakat, yang tentunya akan memberikan dampak pada peningkatan citra dan nama baik organisasi DJKN, dan Kementerian Keuangan secara luas.

Senada dengan Sekretaris DJKN, Kepala Kanwil DJKN Aceh Syukriah HG membuka acara dengan menyampaikan bahwa Kanwil DJKN Aceh ingin berkolaborasi dengan insan DJKN Dinamis lainnya untuk belajar bersama membangun komitmen yang lebih kuat agar mampu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas layanan sebagai ASN.

Peningkatan kualitas apapun dapat dilakukan jika setiap pegawai tidak pernah berhenti melakukan evaluasi atas apa yang sudah dihasilkan. Belajar memahami dan mengimplementasikan “BERAKHLAK” sebagai core values ASN seluruh Indonesia dan bangga melayani bangsa sebagai employee branding ASN.

"Kami yakin dengan semangat Kemenkeu Satu, kita mampu lebih baik lagi di tahun ini, kebutuhan akan layanan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dapat kita penuhi dengan sinergi dan kolaborasi. Semoga sinergi antara DJKN Aceh dan DJBC Sulawesi Bagian Selatan pagi ini bisa mencerahkan kita semua dalam meningkatkan kinerja dan melayani bangsa,” kata Syukriah.

Kepala Biro Organta Setjen Kemenkeu Ari Wahyuni menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan dari Kanwil DJKN Aceh pada rapat pertama di tahun 2022 yang berhasil mengumpulkan Kanwil DJKN dan KPKNL di seluruh Indonesia. Ari menyampaikan pesan dari Menteri Keuangan bahwa Kemenkeu tidak akan pernah mencapai puncak terbaik karena seluruh pegawai diberikan ladang amal untuk lebih baik lagi. “Jika diperhatikan program WBK/WBBM dalam segala dimensinya ini benar-benar nyata bukan sekedar ritual formalitas, sebab kantor yang sudah berpredikat WBK dan WBBM sekalipun belum tentu bebas dari KKN jika program ini hanya digunakan sebagai ajang formalitas semata,” kata Ari.

Sampai dengan tahun 2021, unit kerja di Kementerian Keuangan yang sudah berpredikat WBK sebanyak 484, sedangkan unit kerja yang sudah berpredikat WBBM baru mencapai 70. Jumlah unit kerja yang telah mendapatkan WBK/WBBM adalah sebanyak 554 dari total 940 satuan kerja di Kemnterian Keuangan. “Tidak hanya internal tetapi juga di eksternal Kemenkeu juga harus bersama-sama membentuk the island of integrity untuk kesejahteraan Indonesia,” kata Ari.

Untuk menjaga keberlangsungan WBK/WBBM perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Setjen Kemenkeu selaku pembina zona integritas WBK/WBBM telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.01/2021 tentang Pedoman  Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dipandu oleh pembawa acara, Vera Intan Karlina dan bertindak sebagai moderator, Kepala Bidang Lelang Kanwil DJKN Aceh Novrizal, menuju acara inti yaitu penyampaian materi oleh Danang Endrayana, Kasubbag Pelayanan Publik Biro Organta Setjen Kemenkeu dan Nugroho Wahyu Widodo, Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan.

Danang menyampaikan current issue hasil penilaian WBK/WBBM 2021 dan persiapan WBK/WBBM 2022. Dalam pemaparannya, Danang mengungkapkan sampai dengan tahun 2021, Kementerian/Lembaga/Pemda yang telah meraih WBK adalah sebanyak 1.896 unit kerja dan 213 sudah berpredikat WBBM, unit kerja di Kemenkeu dengan predikat WBK sebanyak 484 dan WBBM sebanyak 70, sedangkan di DJKN, 58 unit kerja sudah berpredikat WBK dan 12 unit kerja sudah meraih WBBM. Namun angka ini bisa saja mengalami pergerakan atau perubahan akibat adanya reorganisasi secara besar-besaran yang tugas dan fungsinya tersebar pada unit-unit lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dari paparan yang disampaikan secara rinci dan menginspirasi tersebut, ia juga mengungkapkan beberapa catatan hasil evaluasi ZI tahun 2020 dari Tim Penilai Nasional upaya yang perlu dilanjutkan oleh Kanwil DJKN Aceh, diantaranya adalah keberlanjutan inovasi yang telah dibangun, mengembangkan inovasi pelayanan (delta), dan menularkan keberhasilan pembangunan ZI kepada unit lain.

Pada sesi berikutnya, Nugroho berbagi cerita sukses atas Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dalam meraih predikat WBBM tahun 2021. Nugroho menyampaikan poin-poin penting yang dilakukan untuk memenuhi komponen pengungkit WBK/WBBM, inovasi unggulan, program yang berdampak pada perekonomian masyarakat, sinergi dengan unit lain di luar Kemenkeu, serta memberikan tips and tricks field evaluation menghadapi Tim Penilai hingga dalam meraih WBBM.

Di sesi terakhir, moderator memberikan kesempatan kepada peserta zoom meetings yang mencapai 317 partisipan untuk bertanya jawab dan berdiskusi dengan narasumber. Terjadi diskusi yang cukup antusias dari peserta karena ternyata banyak peserta yang bertekad dan berharap dapat meraih WBK/WBBM di tahun mendatang. (narasi/foto: anton w)