Jakarta - Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) Lukman Effendi menerima Direktur Utama PT Krakatau Global Trading (PT KGT) Wahyudi beserta jajaran pada Jumat, (17/12) di Ruang Rapat Direktorat PNKNL, Kantor Pusat DJKN Jakarta.  Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan audiensi Direktur Utama PT KGT terkait pengelolaan pasca operasi Anjungan Lepas Pantai, yang merupakan bagian dari Barang Milik Negara Hulu Migas.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi menyampaikan overview company profile PT KGT, yang merupakan anak perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) yang bergerak di bidang trading Steel Product dan Raw Material yang tugas utamanya adalah menjamin pasokan bahan baku untuk kebutuhan Krakatau Steel Group dan Joint Venture. Ia juga memparkan bagaimana strategic dan project programming PT. KGT dalam melakukan pengelolaan pasca operasi Anjungan Lepas Pantai dan proses decomissioning platform dengan menawarkan biaya pembongkaran bersumber dari material anjungan yang akan dikelola oleh PT KGT.

Dalam kesempatan ini, Direktur PNKNL Lukman Effendi menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT KGT untuk menyampaikan proposal untuk membantu pemerintah dalam proses decomissioning platform yang sudah lama tidak digunakan, mengganggu alur pelayaran dan berpotensi mencemari lingkungan laut. 

Namun, Lukman menegaskan bahwa proses decomissioning memerlukan biaya yang sangat besar, teknologi yang tinggi khususnya terkait aspek keamanan, keselamatan dan lingkungan, sehingga memerlukan kajian dan perencanaan yang baik, koordinasi dan kerja sama dengan instansi lainnya. “Sementara di satu sisi, terhadap decommisioning anjungan tersebut, tidak tersedia dananya karena anjungan dibangun sebelum tahun 1994,” ungkapnya.

Terakhir, Lukman Effendi menambahkan bahwa terkait proses decomissioning platform,  DJKN berharap dapat segera diperoleh jalan keluar terbaik dengan tetap berkomitmen kepada tetap terjaganya keamanan alur laut, kelestarian lingkungan laut serta not but least negara tidak perlu menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan decommisioning.