Bandung – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa seluruh kepala daerah harus memanfaatkan pertemuan ini untuk menyampaikan permasalahan fiskal yang dihadapi sehingga keadilan fiskal bagi daerah bisa segera terwujud. Demikian disampaikannya saat memimpin rapat Banggar DPR RI di Aula Gedung Sate, Bandung dalam kunjungan kerja Banggar DPR pada Selasa (14/12).

Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Tavianto Noegroho selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Banggar DPR RI atas kunjungannya di Jawa Barat. “Ini akan menjadi pemicu semangat kami (Kementerian Keuangan yang ada di Jawa Barat,-red.)  dan sesuai tag line kami adalah Kemenkeu Satu, di mana seluruh unit-unit Kementerian Keuangan  saling bersinergi melalui Penguatan Kolaborasi Budaya dan Sistem dalam mendukung Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan,” ujar Tavianto.

Kunker Badan Anggaran ke Provinsi Jawa Barat ini memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan pembangunan di Jawa Barat, terutama dalam pengelolaan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pasca disahkannya UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah (HKPD). Pertemuan antara Banggar DPR RI dan seluruh Kepala Daerah di Jawa Barat juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan bersama dengan seluruh pimpinan kantor vertikal Kementerian Keuangan di Jawa Barat. 

Pertemuan pada Gedung Sate berlangsung pada pukul 10.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB, dan kemudian setelah Ishoma, pertemuan dilanjutkan di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Bandung pada 13.00-15.00 WIB membahas mengenai Penerimaan Negara pada Propinsi Jawa Barat dan sejauh mana pelaksanaan Sosialisasi UU No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pada pertemuan di GKN, atas permintaan Banggar DPR RI, Kepala Kanwil DJP Jabar I mewakili Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan mengenai target dan realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan pada Jawa Barat, yang pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang positif. Hal-hal yang dilakukan oleh Ditjen Pajak di Jawa Barat untuk mengantisipasi penerimaan negara dari sektor pajak adalah pengawasan pembayaran masa, pengawasan kepatuhan material, serta sosialisasi dan Edukasi.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Bea dan Cukai Jawa Barat Yusmariza, memaparkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai di Jawa Barat untuk optimalisasi penerimaan adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerimaan yang berguna untuk melakukan deteksi dini (early warning system) bila ada hambatan dan tidak bisa berjalan sesuai rencana.

Kantor Wilayah Bea Cukai dan Kantor Pelayanan Pabean dan Bea Cukai terus melakukan optimalisasi penerimaan, melalui ekstra effort yang bentuknya berupa penelitian dan audit ulang, analisis terhadap potensi penerimaan bea dan cukai, dan pengawasan terhadap fasilitas Kawasan Berikat maupun Kemudahan Impor dan Tujuan Ekspor (KITE), untuk memastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan kepabeanan, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian piutang untuk meminimalisir terjadinya piutang macet. Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan yaitu dengan melakukan intimasi kepada pengguna jasa melalui “Custom Visit Costumer”, yaitu dengan mengunjungi perusahaan-perusahaan terutama perusahaan yang mempunyai potensi untuk menyumbang penerimaan negara yang besar.

(Foto/Teks: tim Humas DJKN Jabar)