Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelesaian pengurusan barang rampasan melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan hibah. Direktur PKNSI Purnama T. Sianturi mengatakan bahwa pelaksaaan tugas pengelolaan barang eks rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.06/2021 yang memberikan fleksibelitas barang rampasan. “Saat ini telah terbit PMK mengenai aset rampasan yaitu PMK 145 yang baru diundangkan  25 oktober 2021 yang memberikan fleksibilitas di dalam pengeloaan barang rampasan sehingga bisa terkelola dengan baik,” terangnya dalam kegiatan Serah Terima BMN yang Berasal dari Rampasan, Antara KPK dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada Selasa (09/10) di Kantor KPK, Jakarta.

Sesuai dengan isi PMK tersebut, Purnama menekankan agar setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dapat melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD) berpedoman pada 3T yaitu tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik. Menurutnya, dengan berpedoman pada 3T maka pengelolaan aset akan semakin baik dan akuntabel sehingga apabila dikaitkan dengan pengelolaan barang rampasan KPK akan meningkatkan keberhasilan asset recovery tindak pidana. “Harapan kami bapak ibu akan melakukan pencatatan terhadap Barang Milik Negara ini dan kemudian tidak hanya mencatatkan tetapi juga melakukan pensertipikatan atas nama pemerintah RI sehingga akan terjadi 3T terkait pengelolaan aset ini,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, KPK menyerahkan sejumlah aset rampasan terkait kasus korupsi kepada sejumlah K/L, hingga pemerintah daerah. Total aset yang yang diserahkan senilai Rp 85,1 miliar yang terdiri dari beberapa kendaraan roda empat, tanah dan bangunan. Untuk rinciannya, Adapun aset yang diserah terimakan antara lain : 

• Penerima hibah Kemenkeu, berupa tiga unit kendaraan roda empat dengan taksiran nilai sebesar Rp1.297.708.000,00.
• Penerima hibah Kejaksaan RI, berupa sebidang tanah seluas 898,6 M² beserta bangunannya seluas 310 M² yang berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan dengan nilai taksiran sebesar Rp14.349.705.000,00.
• Penerima hibah Kementerian Agama, berupa 2 bidang tanah seluas 3.262 M² yang berlokasi di Madiun, Jawa Timur dengan nilai taksiran sebesar Rp6.042.270.000,00.
• Penerima Hibah KPU, berupa sebidang tanah seluas 543 M2 beserta bangunan seluas 282,57 M2 yang berlokasi di Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat dengan nilai taksiran sebesar Rp. 8.101.723.000,00
• Penerima hibah Pemerintah Kota Yogyakarta, berupa Asset Recovery berupa 2 bidang tanah dengan luas total tanah = 7.870 M2 yang berlokasi di Mantijeron, Kota Yogyakarta dengan nilai taksiran sebesar Rp55.323.251.000,00

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Firli Bahuri mengatakan bahwa serah terima BMN yang berasal dari barang rampasan milik KPK tersebut merupakan wujud dari dilaksanakannya 5 asas pokok KPK. Ia menjelaskan dalam proses hibah ini semua asas KPK telah dilakukan, mulai dari asas kepatuhan hukum, asas keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, proposionalitas dan kepentingan umum. “Pengumuman apa yang diserahkan, berapa nilainya, dasar hukumnya itu sebenernya kita menganut azas tugas pokok KPK. Ada landasan hukumnya, ada perkaranya, ada terpidananya, ada nilainya, harganya berapa, dan ada penetapan dari kementerian keuangan,” tandasnya. (fz/Humas)