Jakarta – Direktorat Jenderal kekayaan negara (DJKN) terus melakukan upaya-upaya terbaik dalam menjaga produktivitas dan mewujudkan pengelolaan barang milik negara (BMN) Hulu Migas yang optimal meskipun dalam suasana Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masayarakat (PPKM).

Untuk mencapai hal tersebut, Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) Lukman Effendi  melakukan koordinasi dan pertemuan secara daring melalui MicrosoftTeams dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) BP Berau Ltd pada Kamis, (2/9).  

Direktur PNKNL menyampaikan bahwa DJKN mendukung apa yang sedang dilakukan oleh BP Berau dalam rangka penyelesaikan penghapusan MP sehingga dapat dilakukan penghematan keuangan negara dan hal ini mendukung tata kelolla BMN Hulu Migas yang lebih baik

VP Procurement KKKS BP Berau Ltd James Tehubijuluw menyampaikan apresiasi atas dukungan DJKN terhadap formulir usulan pelepasan dan/atau penghapusan (FUPP) tahun 2019/2020 dan penghematan keuangan negara serta menyampaikan program FUPP tahun 2021/2022 sekaligus permohonan dukungan percepatan atas usulan FUPP.

James juga menjelaskan gambaran umum tentang Tangguh LNG yang dikelola BP Berau Ltd. Tangguh LNG terletak di Teluk Bintuni Papua Barat dengan kapasitas Produksi saat ini untuk Train-1 dan 2 sebesar 753.900 tons/thn dan estimasi Produksi proyek ekspansi Train-3 sebesar 377.000 tons/thn. Adapun wilayah kerja (WK) Tangguh LND meliputi WK Berau dengan luas 22.650 km2,  Muturi dengan luas 6.750 km2, dan WK Winagar dengan luas 304 km2.

Ia juga menjelaskan pencapaian di Tahun 2019/2020 antara lain, terselenggaranya kegiatan Workshop (BP-SKK Migas-PPBMN-DJKN) pada Juli 2019, pengajuan FUPP untuk material pengeboran dan scraps, transfer Material kepada Cepu Edu Park senilai $4 million pada akhir tahun 2019 serta pelepasan sewa lahan seluas 8.500 m2 setelah dilakukannya pengangkatan Material senilai $11 million pada September 2020 yang menghasilkan penghematan biaya sewa lahan Rp2,8 miliar per tahun.

Terkait target Tahun 2021, ia juga menyampaikan juga proses dan progres (update) sampai dengan Agustus 2021 yaitu bahwa 72 persen dari FUPP, dengan total nilai perolehan lebih dari Rp95,5 miliar, telah diajukan proses permohonan Penilaian dalam rangka pemindahtanganan kepada KPKNL.

Terakhir, BP Berau Ltd menyampaikan permohonan dukungan dari DJKN terkait rencana percepatan persetujuan FUPP (eks Lamongan dan eks Tangguh LNG) dan proses pemindahtanganan melalui Lelang pada bulan November 2021. (Dit PNKNL)