Papua - Gubernur Papua Lukas Enembe menyerahkan secara langsung Piagam Apresiasi kepada Pangkalan TNI AU Silas Papare dalam Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di Gedung Negara Provinsi Papua, Selasa (17/8). Piagam ini merupakan bentuk penghargaan atas kinerja Lanud Silas Papare dari Kementerian Keuangan cq KPKNL Jayapura sebagai Satuan Kerja yang pertama sekali melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) untuk mendukung pelaksanaan PON XX Papua. Penyerahan piagam diserahkan setelah pelaksanaan peringatan detik-detik Proklamasi Ke-76 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Propinsi Papua di Gedung Negara Jayapura.

Kepala KPKNL Jayapura Widiyantoro juga turut serta mendampingi penyerahan Piagam tersebut kepada Marsma TNI Budhi Achmadi selaku Danlanud Silas Papare.  Piagam Apresiasi tersebut diberikan karena Persetujuan Pinjam Pakai BMN pada Lanud Silas Papare yang telah diterbitkan oleh KPKNL Jayapura telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Lanud Silas Papare dengan Pemerintah Provinsi Papua. Adapun BMN yang dipinjampakaikan untuk penyelenggaraan PON XX Papua berlokasi di Jalan Raya Kemiri Sentani, Kabupaten Jayapura dengan total luasan 198.210 m² dan nilai perolehan sebesar 5.351.670.000,00 dengan jangka waktu 1 tahun. Terhadap BMN tersebut akan digunakan sebagai Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 antara lain Venue Lapangan Menembak Outdoor, Soft Ball,  Base Ball, dan Rugby. Pemberian Piagam Apresiasi juga sebagai bentuk motivasi bagi Satuan Kerja Lainnya untuk lebih optimal dalam pengelolaan BMN sesuai dengan koridor peraturan dan ketentuan yang berlaku

KPKNL Jayapura adalah salah satu unit vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang merupakan representasi Menteri Keuangan RI di bidang Pengelolaan BMN di Propinsi Papua, akan terus mendorong penggunaan dan pemanfaatan BMN secara optimal agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tiga tertib dalam pengelolaan BMN, yaitu Tertib Fisik, Tertib Administrasi, dan Tertib Hukum. BMN yang ada di K/L maupun TNI/Polri penggunaan dan pemanfaatannya diharapkan bisa seoptimal mungkin dapat memberikan revenue berupa PNBP, mendorong pemulihan ekonomi nasional dan tumbuh kembangnya UMKM. Hal ini sejalan dengan Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan, yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Seiring kemajuan jaman dan tuntutan akan perubahan, KPKNL Jayapura terus berkomitmen untuk bertransformasi menjadi distinguished asset manager demi mewujudkan optimalisasi penggunaan aset untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dengan selalu berupaya menjadi pengelola aset yang bermanfaat baik dari sisi ekonomi, sosial, dan juga finansial. Selain tugas dan fungsi dalam pengelolaan asset, KPKNL Jayapura juga mempunyai tugas utama lainnya yaitu Pelayanan Lelang dan Pengurusan Piutang Negara. Untuk saat ini KPKNL Jayapura sedang membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dengan harapan dapat terwujudnya pelayanan prima yang berkualitas bebas dari segala jenis KKN yang berorientasi pada kepuasan pengguna jasa layanan yang secara luas dan diharapkan dapat memberikan manfaat serta dampak positif secara ekonomi dan sosio-kultural.