Semarang – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengadakan webinar dengan tajuk “Say No To Korupsi: ASN Berintegritas untuk Pelayanan Publik Yang Berkualitas” secara daring melalui Zoom Meeting, yang diikuti oleh hampir 1000 peserta pada Selasa, (03/08).

Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban, sebagai Keynote Speaker mengatakan sudah selayaknya pelayanan publik yang berintegritas berupa pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) menjadi prioritas utama dalam memenuhi kepuasan dan harapan masyarakat.

“Sudah seharusnya insan keuangan menjadikan pelayanan publik berintegritas ini sebagai nafas dalam melaksanakan setiap tugasnya, yang tidak lain merupakan perwujudan dari nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas dan Profesionalisme,” ujarnya.

Kepala Kanwil DJKN  Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Mahmudsyah mengungkapkan salah satu tujuan diselenggarakannya acara ini yaitu sebagai salah satu upaya untuk menjaga tegaknya integritas di kalangan ASN. “Acara webinar antikorupsi pagi ini kami selenggarakan tidak lain adalah dalam rangka membangun budaya integritas di DJKN Kementerian Keuangan, khususnya di Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;  sebagai komitmen dari Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dalam membangun Island of Integrity atau pulau integritas, dan yang paling utama adalah sebagai salah satu upaya untuk menjaga tegaknya integritas kita selaku ASN,” imbuhnya.

Narasumber pertama, Kepala Satgas Sosialisasi Antikorupsi KPK RI Wuryono Prakoso atau yang akrab disapa dengan Yoyok menjelaskan mengenai Sistem Penilaian Integritas: Sebuah Catatan Membangun ASN Bersih dan Berintegritas. Yoyok menjabarkan bahwa tujuan SPI adalah guna melakukan identifikasi area prioritas perbaikan, memberikan capaian upaya pencegahan korupsi, serta mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan meningkatkan kepercayaan publik. “Kejujuran bisa dimulai dari hal kecil dan bisa dimulai dari diri sendiri,” jelasnya.

Narasumber kedua,  Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida Farida memaparkan materinya mengenai Intergritas dan Pelayanan Publik. Ia menjelaskan bahwa cara agar terhindar dari perilaku koruptif yaitu dengan revolusi mental. “Perlu ada perubahan mindset pegawai.  Dari rasa sebagai penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan, dan perlu memahami bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Farida merincinya. Penulis/Fotografer: Kharis Syuhada, Bidang KIHI Kanwil DJKN Jateng dan D.I. Yogyakarta