Banda Aceh - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, melalui salah satu kantor vertikalnya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh menyelenggarakan kegiatan kuliah umum secara daring. Gelaran yang bertajuk DJKN Goes to Campus (DGTC) itu menyasar civitas akademis dan tenaga kependidikan seperti mahasiswa-mahasiswi beserta para pejabat fungsional dan para pejabat struktural di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada Selasa (06/07). DGTC yang mengusung tema “APBN dan Pengelolaan Kekayaan Negara” itu juga turut dihadiri oleh para pegawai dan pejabat kantor pusat DJKN Kemenkeu maupun dari kantor vertikal lainnya yang disiarkan pada channel Youtube DJKN Kemenkeu.

Diawali dengan penyampaian opening speech oleh Kepala KPKNL Banda Aceh, Muhammad Indra Kesuma. Ia menyampaikan bahwa APBN tahun 2021 ini berada pada posisi strategis sebagai harapan percepatan pertumbuhan ekonomi dan menjadi instrumen pemerintah dalam melakukan upaya pemulihan atau recovery di tengah pandemi dan penguatan reformasi struktural untuk membangun pondasi yang kuat, mendorong pengelolaan fiskal yang semakin sehat melalui optimalisasi pendapat negara, peningkatan belanja yang berkualitas yang berfungsi pada bidang prioritas yang berorientasi pada hasil.

Indra mengajak para peserta untuk menjaga aset negara dan melakukan yang terbaik dalam semua aspek bidang tugas dalam kehidupan.

Sedangkan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof. Dr.  Warul Walidin, Ak., M.A dalam keynote speechnya (pembicara kunci kehormatan) mengungkapkan terima kasih kepada tim penyelenggara kegiatan DGTC UIN Ar-Raniry Banda Aceh. “Acara DGTC merupakan acara yang strategis dan monumental, sehingga dapat menjadi wadah bagi UIN Ar-Raniry untuk menggali baik ilmu pengetahuan maupun pengalaman terutama pada bidang keuangan dan kekayaan negara,” ungkapnya.

Narasumber DGTC Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Radhitiono Wicaksono memaparkan kuliah umum kepada para peserta terkait dengan tema APBN 2021 dan Pengelolaan Kekayaan Negara. “Peran APBN dalam menangani pandemi covid-19 adalah sebagai salah satu sarana untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Radit juga menyampaikan Pemerintah telah membuat kebijakan belanja APBN 2021 yang berfokus pada tujuh lini utama, yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial. DJKN sebagai unit eselon I Kementerian Keuangan, lanjutnya, merupakan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan. Sebagai pengelola BMN, DJKN berusaha mengoptimalkan pemanfaatan BMN, salah satunya melalui sewa BMN. Sebagai Pengelola Kekayaan Negara yang Dipisahkan,  DJKN berperan dalam pengelolaan Investasi Pemerintah/Penyertaan Modal Negara, seperti penyertaan modal pada BUMN atau PT lainnya.

Usai paparan, Nurlia yang merupakan Analis Pengelolaan Kekayaan Negara Junior pada Seksi PKN selaku moderator menyajikan intisari yang diserap dari penjelasan narasumber agar mahasiswa dapat memahami materi secara menyeluruh.

Di sela antara kuliah umum dan penutupan, panitia menyuguhkan kuis daring interaktif yang dipandu oleh Zikri Hidayat (pegawai Seksi PKN KPKNL Banda Aceh) dan Annisa Shella Filzah (pegawai Subbagian Umum KPKNL Banda Aceh). Dari 10 pertanyaan kuis, didapat tiga orang pemenang yang berhak mendapat suvenir. Beralih dari kuis, Ajeng Hanifa Zahra Caesar Aprilia (Penyaji Data Lelang Senior) dan Agung Prasetya (Penyaji Data Hukum dan Informasi Senior), keduanya selaku master of ceremony/MC mengumumkan tiga orang peserta tercepat yang bergabung pada zoom meetings dan tiga orang penanya terinspiratif/terbaik pada diskusi kuliah umum yang berhak pula mendapat suvenir. Tak lupa MC juga mengingatkan kepada para peserta untuk tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan covid-19 dengan 3M yaitu mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak fisik.

Acara DJKN Goes To Campus UIN Ar-Raniry ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi dan bentuk transparansi Pemerintah Republik Indonesia kepada masyarakat, akademisi, mahasiswa untuk mewujudkan APBN yang kredibel, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib secara administrasi, fisik, dan hukum.