akarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Rionald Silaban mengapresiasi capaian kinerja persertipikatan Barang Milik Negara (BMN) selama tahun 2020. “Saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja cerdas seluruh jajaran Pengelola Barang, Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara-red), dan Kementerian Lembaga dalam percepatan pensertipikatan BMN selama ini,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Sertipikasi BMN dalam rangka pelaksanaan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga Tahun 2021 pada Senin (26/4) secara daring.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan sertipikasi di Tahun 2020. “Bersamaan dengan ini, kami memberikan apresiasi kepada unit kerja dengan kinerja pensertipikatan terbaik di Tahun 2020 meliputi unit kerja dengan kinerja penyelesaian pensertipikatan tercepat dan target pensertipikatan terbanyak,” ungkap Rio.

Adapun untuk juara pada tiap kategorinya adalah, untuk kategori tercepat pada lingkup Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di raih oleh KPKNL Ternate, pada lingkup Kantor Pertanahan di raih oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur, pada lingkup Kanwil BPN diraih oleh Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara dan pada lingkup Kantor Wilayah DJKN diraih oleh Kanwil DJKN Jawa Barat.

Sedangkan untuk, kategori terbanyak pada lingkup KPKNL di raih oleh KPKNL Kendari, pada lingkup Kantor Pertanahan di raih oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, pada lingkup Kanwil BPN diraih oleh Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pada lingkup Kantor Wilayah DJKN diraih oleh Kanwil DJKN Suluttenggomalut. 

Ia berharap, dengan adanya apresiasi tersebut dapat menjadi penyemangat untuk meraih kinerja yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. “Semoga kedepannya, sinergi dan kerja sama yang selama ini sudah terbina dengan baik dapat ditingkatkan. Dengan demikian kita semua optimis di tahun 2022 nanti akan menjadi tahun penuntasan pensertipikatan BMN berupa tanah,” ungkapnya.

Mendukung pernyataan tersebut, Direktur Barang Milik Negara DJKN Encep Sudarwan mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah akan melibatkan seluruh jajaran Pengelola Barang baik di Kantor Pusat maupun Kantor Vertikal DJKN, Kementerian ATR/BPN (Kantor Pusat dan Kantor Vertikal BPN), dan K/L selaku pengguna barang. “Berhasil tidaknya percepatan pensertipikatan BMN tentunya tidak terlepas dari kerja sama serta sinergi tiga pihak dimaksud. Tanpa adanya sinergi dan kerja sama dari ketiga pihak tersebut, mustahil target pensertipikatan BMN dapat diraih,” tutupnya.

Dalam kegiatan Rakornas BMN tersebut juga dilaksanakan diskusi yang membahas mengenai permasalahan hukum dan kendala dalam pensertipikatan BMN berupa tanah serta alternatif penyelesaian pensertipikatan BMN berupa tanah pada kawasan hutan. Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Guru Besar Hukum Agraria Fakultas  Hukum UGM Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A. dan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Herban Heryandana. 

Rakor ini diikuti oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN; Pejabat Eselon II di lingkungan DJKN Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Lembaga; Inspektur/Kepala SPI/ Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga; serta Kantor Wilayah DJKN, KPKNL, dan Kantor Pertanahan dari Sabang sampai Merauke. (tasya/sekar/salsa/fz-Humas)