Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku pengelola barang mendukung kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya meningkatkan kegunaan dan penyelesaian pengurusan barang rampasan dengan melakukan penetapan status penggunaan (PSP) kepada kementerian/lembaga (K/L) yang membutuhkan senilai Rp29,84 Miliar. Hal ini ditegaskannya saat acara “Serah Terima Barang Rampasan Negara KPK melalui PSP kepada Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kepolisian Republik Indonesia” pada Rabu, (7/4) di Gedung KPK, Jakarta.

Hadir mendampingi Dirjen Kekayaan Negara, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Purnama T. Sianturi, Kepala Subdirektorat PKN III Swastiko Purnomo, Kepala Seksi PKN III C Benedigtus Margiadi.

Dirjen Kekayaan Negara menyampaikan tugas pengelolaan barang eks rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. “Pengelolaan barang rampasan yang baik dan akuntabel secara langsung akan meningkatkan keberhasilan asset recovery tindak pidana, yang harapannya mampu membuat penyelengaraan pemerintah semakin baik dan layanan pada masyarakat lebih baik juga,” ungkap Rionald.

Menteri Keuangan yang diwakili Dirjen Kekayaan Negara hari ini menyerah terimakan tiga Keputusan Menteri Keuangan tentang PSP pada Kementerian ATR/BPN dengan nilai BMN sebesar Rp4,99 Miliar, Kementerian Agama dengan nilai BMN Rp13,26 miliar dan Kepolisian RI dengan nilai BMN Rp11,59 miliar. “Hari ini, kita menjadi saksi serah terima kegiatan pemulihan aset yang memberikan manfaat ekonomi bagi Kementerian/Lembaga sebesar Rp29,84 miliar,” ungkapnya.

Adapun BMN yang di PSPkan akan digunakan untuk menunjang tusi K/L antara lain Kementerian ATR/BPN untuk rumah dinas satker Kantah Kabupaten Bangkalan, Kementerian Agama untuk pembangunan Gedung Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu, Balai Nikah dan Manasik Haji, serta Gedung Pendidikan Terpadu. Sedangkang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membutuhkan lahan untuk Kantor Lantas Polres Bangkalan dan Mako Polsek Burneh.

Di tempat yang sama Ketua KPK Firli Bahauri menyampaikan apresiasinya kepada DJKN Kemenkeu yang mempunyai alternatif lain yang lebih bagus selain lelang yakni penetapan status penggunaan. “Jadi barang rampasan merupakan milik negara tidak hilang. Tetapi dimanfaatkan kembali oleh negara melalui penetapan status penggunaan,” ungkapnya.  

Ia mengucapkan terima kasih kepada DJKN yang selalu membantu KPK dalam proses pembelian atau penyerahan aset dalam negara dengan penetapan status penggunaan. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin tata kelola pemerintah yang kredibel. Hadir dalam serah terima tersebut, Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil, Inspektur pengawasan umum Kepolisian Negara RI Komjen Pol Agung Budi, dan Perwakilan Kementerian Agama. (sekar/tasya/bas/BM/KPK)