Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik Rionald Silaban sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) menggantikan Isa Rachmatarwata, pada Jumat (12/3). Sebelumnya, Rionald merupakan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kepada Rionald, Menkeu mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang kini berada di bawah pimpinannya, merupakan salah satu motor reformasi dalam mengelola kekayaan negara. “Tidak sekedar sebagai administrator, namun sebagai asset manager. Prinsip untuk memanfaatkan the highest and best use and value di dalam pemanfaatan BMN harus selalu diterapkan secara sistematis. Saya selalu berujar, tingkat peradaban dan maturity suatu negara dapat dilihat dari bagaimana aset bisa bekerja keras, dimanfaatkan secara efektif dan tidak idle,” tuturnya.

Menkeu juga meminta agar Rionald terus meningkatkan kemampuan DJKN di dalam menyelesaikan dan mengelola piutang negara dan kekayaan negara lain-lain. “Tugas untuk penagihan untuk bbrp beberapa outstanding issue yang memiliki peranan strategis adalah suatu tugas yang tidak hanya bisa dilakukan oleh DJKN,” ujar Menkeu. Ia mengingatkan agar DJKN dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum di dalam melakukan enforcement yang konsisten dengan kompetensi dan integritas yang tinggi.

Lebih lanjut, Menkeu juga berpesan agar DJKN dapat menjalin kerja sama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang sekarang dikepalai oleh Isa Rachmatarwata. “Terus menetapkan dan mendorong agar belanja modal di kementerian/lembaga betul-betul efektif dan efisien, tidak hanya pada saat membelanjakan, tetapi pemanfaatan asetnya sesudah mereka diperoleh,” katanya. Menurut Menkeu, hal ini membutuhkan sinergi dari kedua direktorat jenderal untuk dapat meningkatkan kualitas dari capital spending dan pemanfaatan aset yang diperoleh.

Selain DJKN dan DJA, empat unit eselon I Kemenkeu juga mengalami rotasi kepemimpinan, yaitu Askolani dari DJA ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Heru Pambudi dari DJBC ke Sekretariat Jenderal (Sekjen), Hadiyanto dari Sekjen ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan Andin Hadiyanto dari DJPb ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Rotasi ini diakui Menkeu memuat harapannya untuk memperkuat kolaborasi internal Kemenkeu.

“Di lingkungan Kementerian Keuangan, teamwork adalah penting sekali. Tidak ada tempat bagi ego individual dan ego unit. Di lingkungan Kementerian Keuangan, bekerja bersama adalah suatu keharusan, karena saya tidak percaya di dalam menghadapi tantangan global, termasuk pandemi, climate change, maupun tantangan pemulihan ekonomi, tidak mungkin dilakukan secara silo dan sendiri-sendiri,” kata Menkeu.

Pada kesempatan ini, Menkeu melantik dan mengukuhkan total 25 pejabat yang terdiri dari 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan 5 Direksi pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21/TPA 2021 tanggal 2 Februari 2021 dan Nomor 36/TPA 2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian keuangan. Upacara pelantikan dihadiri secara fisik dan virtual melalui video conference, serta disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan RI.

Berikut merupakan profil singkat Dirjen KN Rionald Silaban:

Nama: Rionald Silaban

Tempat, tanggal lahir: Pekanbaru, 23 April 1966

Pendidikan:

-       S1 Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 1989

-       S2 Common Law Georgetown University tahun 1993

Riwayat Jabatan:

-       Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal Badan Kebijakan Fiskal tahun 2006

-       Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal 2008

-       Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi tahun 2012

-       Direktur Eksekutif di World Bank tahun 2015.

-       Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional tahun 2016

-       Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun 2018

-       Direktur Jenderal Kekayaan Negara tahun 2021.

(humas DJKN/NF, Sekar Kinanti, Tasya Rahmania)