Pekanbaru – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumbar, dan Kepulauan Riau (Kanwil DJKN RSK) menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) pada Rabu (10/2). Kegiatan ini menunjukkan komitmen seluruh jajaran Kanwil DJKN RSK dalam melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata dalam arahannya yang disampaikan melalui sambungan konferensi video daring, mengingatkan agar seluruh pejabat dan pegawai di Kanwil DJKN RSK tidak pernah lengah untuk memastikan lingkungan kerja selalu bersih dari segala tindakan yang melanggar nilai integritas. “Integritas adalah pekerjaan bersama. Karena itu saya berpesan kepada seluruh jajaran Kanwil DJKN RSK, anda harus memiliki andil, peran, untuk bersama-sama mewujudkan organisasi yang besih dan integritas,” himbaunya.

Menurut Isa, setiap kontribusi dalam upaya menjaga integritas tidak ada yang dianggap kecil. Sebaliknya, setiap pelanggaran terhadap komitmen integritas adalah hal yang sangat perlu dicermati, dikoreksi secara tepat, dan sama sekali tidak boleh dibiarkan. “Oleh karena itu, pencanangan ZI pagi ini menjadi satu momentum untuk memperbaharui semangat dan komitmen kita terhadap integritas,” ujarnya.

Menanggapi arahan Isa, Kepala Kanwil DJKN RSK Sudarsono menegaskan kesiapan jajarannya dalam menegakkan integritas. “Selaku pimpinan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, beserta seluruh jajaran di instansi, kami siap melakukan pencanangan dan deklarasi bahwa instansi kami telah siap membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM,” katanya.

Kanwil DJKN RSK merupakan salah satu dari 27 unit kerja DJKN yang dipersiapkan untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM Tahun 2021. Disaksikan oleh Kepala Kanwil KemenkumHAM Riau Ibnu Chuldun, Kepala Perwakilan BBPKP Farid Firman, dan Kepala BNN Provinsi Riau Kenedy, kegiatan penandatanganan piagam pada hari ini merupakan langkah awal Kanwil DJKN RSK dalam membangun ZI. Selanjutnya, pada kesempatan ini turut dilaksanakan sharing session anti-korupsi oleh Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono.