Jakarta
– Sekretariat Negara bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serah terima barang milik
negara (BMN) yang berasal dari barang gratifikasi atas laporan Presiden Joko
Widodo, Selasa (9/2). Total BMN gratifikasi hasil laporan presiden tersebut
berjumlah 12 objek dengan nilai mencapai Rp8,788 milyar.
Serah terima BMN gratifikasi tersebut diawali dengan penyerahan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mewakili pelapor gratifikasi kepada Plt. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Syarief Hidayat. Selanjutnya, KPK menyerahkan BMN tersebut kepada Kementerian Keuangan melalui DJKN. “Seluruh barang-barang gratifikasi yang telah dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo kepada KPK ditetapkan menjadi milik negara dengan Keputusan. Sesuai peraturan, setelah Keputusan ditetapkan maka KPK wajib menyerahkan barang-barang dimaksud kepada Kemenkeu melalui DJKN,” kata Syarief.
Namun, dikarenakan alasan keamanan, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Purnama T. Sianturi yang mewakili DJKN menitipkan kedua belas BMN tersebut kepada Sekretariat Presiden. “Dengan pertimbangan keamanan tidaklah tepat untuk membawa barang ini. Oleh karena itu Kemenkeu melakukan penitipan atas barang kepada Sekretariat Presiden, dengan harapan setelah Kemenkeu menerima usulan PSP (Penetapan Status Penggunaan.red), maka kami akan segera menetapkan PSP-nya pada Kemensetneg,” tutur Purnama.
Sebagai informasi, serah terima BMN gratifikasi ini merupakan tindak lanjut terbitnya Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1527 tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi, atas laporan Bapak Joko Widodo Presiden RI. Pelaporan oleh Presiden adalah wujud kepatuhan Penyelenggara Negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan diharapkan menjadi contoh bagi Pegawai Negeri/ASN dan Penyelenggara Negara Lainnya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk melaporkan gratifikasi yang diterima.
“Tuntas sudah proses yang harus dilakukan sesuai peraturan atas laporan gratifikasi oleh Bapak Presiden. Seluruh prosesi ini juga akan didokumentasikan menjadi lembaran negara,” ungkap Heru.
Adapun
kedua belas BMN gratifikasi hasil laporan Presiden tersebut antara lain:
1.
Satu
buah lukisan bergambar Ka’bah
2.
Satu
kalung dengan taksiran emas 18 karat
3.
Satu
buah gelang dengan taksiran emas 18 karat
4.
Satu
pasang anting dengan taksiran emas 18 karat
5.
Satu
buah cincin dengan taksiran emas 18 karat
6.
Satu
buah jam tangan Bovet AIEB001
7.
Satu
buah cincin bermata blue sapphire
12,46 karat
8.
Cufflink bermata blue sapphire 6,63 karat dan 8,01 karat
9.
Satu
buah pulpen berhias berlian 17,57 karat
10.
Tasbih
berbahan batu mulia (berlian dan blue
sapphire)
11.
Dua
buah minyak wangi
12. Satu set Al Quran
Dengan
penyerahan barang oleh KPK kepada Kemenkeu, maka kewenangan pengelolaan BMN
selanjutnya ada pada Kemenkeu selaku Pengelola Barang. Berpedoman pada
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018, terhadap
barang-barang ini rencananya akan dikelola dengan ditetapkan status
penggunaannya pada Kementerian Sekretariat Negara untuk mendukung penyelenggaraan
tugas dan fungsi.