Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kembali menorehkan prestasinya dengan meraih penghargaan Pembangunan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di 28 unit kerjanya dalam acara “Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2020” pada Senin, (21/12) di Jakarta.  

Dari 28 unit kerja yang menerima penghargaan, sebanyak 23 unit kerja lolos dengan predikat WBK dan lima unit kerja lolos dengan predikat WBBM. Dengan demikian, DJKN berhasil lolos 100 % dari unit yang diusulkan yakni 23 unit kategori WBK dan lima unit kategori WBBM.

Adapun 23 unit kerja DJKN yang lolos dengan predikat WBK yaitu, (1) Sekretariat Ditjen, (2) Direktorat BMN, (3) Direktorat KND, (4) Direktorat PNKNL, (5) Direktorat PKNSI, (6) Direktorat Hukum dan Humas, (7) Kanwil DJKN Aceh,  (8) Kanwil DJKN Kalbar, (9) Kanwil DJKN Kaltimtara, (10) KPKNL Lhokseumawe, (11) KPKNL Pangkalpinang, (12) KPKNL Pekanbaru, (13) KPKNL Bandung, (14) KPKNL Pamekasan, (15) KPKNL Singkawang, (16) KPKNL Pangkalan Bun, (17) KPKNL Balikpapan, (18) KPKNL Samarinda, (19) KPKNL Bima, (20) KPKNL Kendari, (21) KPKNL Gorontalo, (22) KPKNL Ternate, dan (23) KPKNL Sorong.

Sedangkan, lima unit DJKN yang berhasil memperoleh predikat WBBM adalah (1) KPKNL Bekasi, (2) KPKNL Tangerang I, (3) KPKNL Tegal, (4) KPKNL Pekalongan dan (5) KPKNL Madiun.

Menteri PAN RB Cahyo Kumolo sangat mengapresiasi unit kerja yang memperoleh predikat WBK dan WBBM tahun 2020. “Meski di tengah pandemi, namun saya apresiasi unit kerja yang tetap konsisten bersama-sama membangun birokrasi bebas dari korupsi, bersih dan melayani,” ungkapnya.

Melalui arahan virtual, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa dengan predikat ini, instansi pemerintah harus dapat lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat secara maksimal. “Berikan kinerja yang terbaik serta pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari layanan kit,” ungkapnya.  

Partisipasi masyarakat, lanjutnya, harus dibuka seluas-luasnya agar budaya bersih dari korupsi dapat terwujud. Kepada ASN, Wapres meminta untuk melakukan aselerasi pelayanan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang dinamis dan juga jangan lelah dalam memperikan pelayanan yang optimal.

Sebagai informasi, terkait penilaian WBK/WBBM tahun 2020 ini, Kementerian Keuangan berhasil memperoleh capaian tertinggi Nasional yaitu sebesar 76,70% atau 214 unit dari 279 unit yang diusulkan. (bz-humas)