Jakarta
– PT Saranan Multi Infrastruktur (Persero) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Tahunan, rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2021 pada
Rabu (16/12) di Kantor Pusat DJKN, Jakarta. RUPS PT SMI yang dihadiri jajaran Dewan
Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan ini dipimpin oleh
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata selaku kuasa untuk dan atas
nama Menteri Keuangan mewakili Negara Republik Indonesia dalam kedudukannya
sebagai Pemegang Saham PT SMI.
RUPS tersebut
memutuskan beberapa hal diantaranya menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja
Anggaran Perusahaan (RKAP) PT SMI Tahun 2021 serta menyetujui dan mengesahkan
kontrak kinerja direksi dan dewan komisaris PT SMI Tahun 2021. Adapun RKAP tersebut
telah dikaji dan mendapat persetujuan dari dewan komisaris, tentu saja dengan penyempurnaan
dan perbaikan atas kekurangan yang disampaikan serta mempertimbangkan mitigasi
risiko dengan proyeksi pertumbuhan keuangan tahun 2021.
Pada RUPS
juga dijelaskan terkait highlight
kinerja perseroan selama tahun 2020. Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa
Konsultasi Mohammad Ghozie Indra Dalel mengungkapkan bahwa dari sisi pelaksanaan
mandat sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur, hingga September
2020 PT SMI telah mendukung sebanyak 189 proyek komersial dan 67 proyek pemda
senilai Rp686,5 triliun, sebanyak 56 proyek jasa konsultasi senilai Rp597
triliun dan 44 pengembangan proyek senilai Rp97 triliun. Adapun multiplier
effect terhadap total komitmen tersebut sebesar 6,61 kali, sedangkan multiplier
effect terhadap modal disetor sebesar 22,5 kali. Sektor pembiayaan tersebut masih
di sektor jalan tol, diikuti dengan ketenagalistrikan, dan kemudian beberapa di
sektor transportasi. Untuk sebaran wilayahnya sudah mulai terbagi, yakni mayoritas
masih ada di Pulau Jawa sebesar 40,5%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 32%,
dan daerah-daerah lain yakni Sulawesi, Kalimantan, Bali Nusa Tenggara dan Papua
Maluku.
Sedangkan
dari sisi pembiayaan publik, PT SMI memiliki sebaran lebih ke arah Indonesia di
luar jawa, mayoritas ada di pulau Sumatera, diikuti Sulawesi, Maluku, Papua,
Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara. Dari sisi pemakai masih sama seperti tahun lalu
yaitu jalan, jembatan, RSUD, dan pasar. “Saat ini kami memiliki 23 Pemda dengan
total outstanding sebesar Rp2,75 triliun,” kata Ghozie.
Selain
itu, dipaparkan pula kinerja keuangan perusahaan tahun 2020. Direktur
Pembiayaan dan Investasi Sylvi J. Gani menyebutkan bahwa total aset untuk tahun
2020 diproyeksikan akan mencapai Rp102,1 triliun atau meningkat sebesar 34,7%
dibandingkan aset di tahun 2019. Sejalan dengan peningkatan aset, interest bearing liabilities (IBL) juga
mengalami peningkatan menjadi Rp63,8 triliun. Sedangkan Net Interest Income (NII) mengalami penurunan karena adanya margin compression selama tahun 2020. “Namun
demikian dengan beban yang terjaga, perseroan memproyeksikan untuk dapat
membukukan laba bersih sebesar Rp1,75 triliun atau meningkat sebesar 3,03%
dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya. (humasDJKN)