Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 150-991    ID | EN      Login Pegawai
Berita DJKN

Buka Munas PJPPN, Dirjen KN: Juru Sita dan Pemeriksa Harus Berpikir Makro untuk Tingkatkan Kualitas Piutang di LKPP

Kamis, 17 Desember 2020 pukul 12:06:52   |   179 kali

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara dan Pengurusan  Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Terbitnya aturan tersebut membuat Perkumpulan Juru Sita dan Pemeriksa Piutang Negara (PJPPN) dituntut untuk lebih berpikir secara luas guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). “Para Juru Sita dan pemeriksa harus mulai berpikir secara makro, bagaimana hasil kerja kita dapat memberikan kontribusi yang bisa kita lihat dampaknya dalam LKPP,” jelas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata dalam Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) PJPPN yang dilaksanakan secara daring pada Rabu-Kmis, (16-17/12).

Isa mengatakan bahwa sesuai dengan semangat dari PMK Nomor 163 Tahun 2020, PJPPN sudah harus berhenti berpikir cara mengurus piutang dan mulai mengelola piutang. Menurutnya, perubahan cara kerja tersebut dapat dimulai dengan refocusing waktu dan tenaga pada piutang negara yang bernilai signifikan. “Kita tidak lagi hanya fokus pada piutang yang telah diurus PUPN, tetapi juga pada penyelesaian piutang di LKPP,” terangnya. 

Ia menekankan bahwa Kinerja PJPPN harus berfokus untuk memberikan kontribusi positif yang dapat tercermin dan tergambarkan dalam LKPP. “Jika ibu bapak ikut didalam suatu proses yang kemudian membuat outstanding piutang maka sesungguhnya ibu bapak berperan untuk menambah kualitas di dalam LKPP,” ungkap isa.

Lebih lanjut isa berharap agar PJPPN selalu mengedepankan integritas, sinergi serta mengembangkan kemampuan yang sudah dimiliki. “Menghadapi tantangan ini, saya sungguh berharap seluruh insan piutang negara, terutama juru sita dan pemeriksa, terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahliannya dan yang paling utama adalah integritas dalam menyelesaikan piutang negara. Sinergi dengan berbagai pihak terkait, khususnya dari unsur penegak hukum, juga harus selalu ditingkatkan,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lukman Effendi memaparkan perkembangan piutang negara di Indonesia pada saat ini. Menurutnya, pemerintah terus menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait piutang negara dengan juga menyempurnakan pola kerja, database, dan penyempurnaan teknologi. 

Kegiatan Munas PJPPN tersebut diawali dengan web seminar yang menghadirkan Direktur Intelijen Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Pontas Pane yang membawakan materi “Asset Tracing dan Penagihan” dan Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia Agnes Triani yang membawakan materi “Pelacakan dan Pemulihan Aset”. Secara keseluruhan, narasumber membagikan pengalaman dalam menangani pelacakan dan pemulihan aset dalam rangka penagihan piutang pada instansinya. 

Agenda Munas tersebut adalah membahas dan mengesahkan AD/ART, Memilih Ketua PJPPN, Pengenalan Logo PJPPN serta Deklarasi Pembentukan PJPPN. Dalam Munas tersebut terpilih pula Ketua Umum PJPPN yaitu Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Ekka S. Sukadana. (fz/humas)

 

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami |