Jakarta – Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus diupayakan untuk pemulihan ekonomi nasional, salah satunya melalui akselerasi belanja negara. Hingga Oktober 2020, total belanja negara mencapai Rp2.041,8 triliun atau tumbuh 13,6% dari tahun lalu yang hanya sebesar 1.797 triliun. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) yang diselelnggarakan secara virtual pada Senin (23/11).

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Oktober 2020 sebesar Rp1343,8 triliun atau 68% dari total anggaran belanja tahun ini (tumbuh 19,9%). Belanja pegawai dalam hal ini turun 1,7%, belanja barang tumbuh 11,7%, belanja modal negatif 11% dan belanja bantuan sosial mengalami kenaikan yang luar biasa yaitu 86,3%. “Ini yang tadi melindungi masyarakat sehingga terlihat kemampuan kita untuk bisa mengurangi dampak negatif covid terhadap kemiskinan,” ujarnya.

Sedangkan untuk belanja non K/L yang terutama menampung banyak sekali program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di bidang kesehatan, perlindungan sosial, bantuan upah, terlihat adanya kenaikan hingga sebesar 26,8% atau mencapai Rp618,2 triliun. Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga mengalami kenaikan 3,1% atau mencapai Rp698 triliun.

“Realisasi belanja yang mengalami akselerasi sangat cepat di kuartal ketiga ini menggambarkan bahwa keseluruhan Kementerian Lembaga melakukan berbagai kegiatan yang bisa diharapkan mendongkrak kembali ekonomi,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa realisasi belanja barang tumbuh sebesar 11,7% terutama untuk program-program PEN, yakni kesehatan dan bantuan pemerintah. Untuk belanja operasional jasa dan perjalanan dinas mengalami penurunan karena dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan sosial. Sedangkan belanja barang yang diserahkan dan BLU mengalami kenaikan, terutama didorong oleh pelaksanaan program PEN dan peningkatan belanja BLU untuk biodesel dan kelapa sawit.

Sementara itu, belanja untuk Kementerian Kesehatan juga meningkat lebih tinggi karena penanganan Covid-19, terutama untuk perawatan pasien, alat kesehatan dan sarana pra sarana penanganan Covid-19. Untuk belanja pada Kementerian Tenaga Kerja dan UKM mengalami kenaikan lebih tinggi karena bantuan upah dan bantuan produktif usaha mikro. Dalam hal ini program program ini telah memberikan peningkatan belanja barang yang membantu masyarakat.

Untuk belanja modal yang mengalami kontraksi 11% didorong oleh kebijakan refocusing untuk mendukung penanganan Covid-19. “Belanja modal memang lebih rendah karena tadi refocusing, dalam hal ini realisasinya Rp89,7 triliun terutama didukung oleh berbagai Kementerian Lembaga yang belanja modalnya besar yaitu Kementerian Pertahanan yang memang anggarannya paling besar dan mereka sudah mengeksekusi untuk kegiatan pengadaan alutsista dan alat-alat yang berhubungan dengan kesehatan juga,” ungkapnya.

Kementerian ESDM juga mengalami kenaikan belanja modal untuk infrastruktur terutama untuk proyek gas bumi dan untuk rumah tangga. Sedangkan untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan masih lebih rendah namun proyek-proyeknya sudah mulai direalisasi di dalam rangka untuk membantu konektivitas.

Penyerapan belanja kementerian masih tumbuh lebih baik dibandingan dengan tahun 2019, terutama karena danya belanja untuk penanganan Covid-19, diantaranya Kementerian Pertahanan sebesar Rp91,3 triliun (tumbuh sebesar 11,4%), Kementerian Sosial juga tumbuh sangat tinggi yakni 121,3% atau telah dibelanjakan sebesar Rp116 triliun, Kementerian Kesehatan sebesar Rp69,6 triliun (tumbuh 48,8%), Kemdikbud sebesar Rp48,5 triliun (tumbuh 84,1%). Kementerian Ketenagakerjaan Rp17,3 triliun (tumbuh 363%) digunakan untuk penyaluran subsidi upah/gaji bagi pekerja buruh, dan Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp22,4 triliun (tumbuh 3.171%) digunakan untuk penyaluran bantuan mikro.

“Ini menggambarkan dimana letak prioritas belanja pemerintah yaitu berbagai kementerian yang memang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat,” pungkas Menkeu.  (humasDJKN)