Ternate - Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa
Rachmatarwata menegaskan bahwa integritas suatu organisasi harus ditumbuhkan
setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut dan memastikan terdapat
sinergi dan kolaborasi untuk membuat integritas organisasi menjadi lebih baik.
“Dari hal yang sederhana untuk saling mengingatkan kembali ke integritas
individu, sampai kepada suatu upaya bersama untuk menciptakan situasi
organisasi yang lebih baik, lebih efisien, lebih optimal dalam berkarya dan menghasilkan
produk-produknya,” ujarnya saat membuka Webinar "Success Stories
Pembangunan Zona Integritas" yang diadakan Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate `yang dilaksanakan melalui video conference
(zoom meeting) dan disiarkan langsung melalui kanal youtube KPKNL Ternate pada
Kamis, (17/9).
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan
kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen
untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal
pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenpanRB) Nomor 10 Tahun 2019, untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, suatu unit kerja/kawasan
harus memenuhi unsur-unsur terkait manajemen perubahan, penataan tatalaksana,
penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas
kinerja.
Kegiatan webinar ini mengundang kantor vertikal dan
unit-unit di Kementerian Keuangan serta instansi pemerintahan lainnya. Pada
webinar kali ini, KPKNL Ternate mengundang Direktur Jenderal Kekayaan Negara,
Isa Rachmatarwata sebagai Keynote Speaker, dan Kakanwil DJKN
Suluttenggomalut Aloysius Yanis Dhaniarto, untuk menyampaikan Opening
Remarks. Diskusi pada webinar tersebut diisi oleh Kakanwil DJKN Aceh
Syukriah H.G., dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendahaaran Negara (KPPN) Ternate
Izma Nur Choironi, sebagai narasumber, yang dimoderatori oleh Kepala Bidang
KIHI Kanwil DJKN Suluttenggomalut, Anggun Prihatmono.
Kakanwil DJKN Suluttenggomalut Aloysius Yanis
Dhaniarto, menyampaikan harapannya terhadap pelaksanaan webinar tersebut. “Success
stories menunjukkan bahwa komitmen menjadi prasyarat sebuah instansi
yang berintegritas. Acara ini juga merupakan sarana untuk menularkan dan
memperluas Zona Integritas,” ujar Yanis dalam opening remarks-nya.
Dalam webinar ini, para narasumber diharapkan dapat memberikan beragam ilmu dan
informasi terkait keberhasilannya dalam mendapakan predikat ZI WBK/WBBM di
instansinya masing-masing.
Kepala Kanwil DJKN Aceh Syukriah H.G, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPKNL Bukittinggi yang berhasil mendapatkan predikat WBK pada tahun 2018 dan predikat WBBM pada tahun 2019 berbagi ceritanya dalam memperoleh predikat-predikat tersebut. Hal mendasar yang dilakukan yaitu pemahaman Zona Integritas kepada setiap pegawai KPKNL Bukittinggi, baik yang berstatus ASN maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). “Semua kita ini adalah kumpulan orang yang penting, dan itu harus dimaksimalkan” ujar Syukriah.
Selain
itu, Inovasi-inovasi yang dilakukan KPKNL Bukittinggi langsung dirasakan
manfaatnya oleh stakeholder seperti aplikasi verifikasi permohonan lelang
dan PSP secara online, serta template permohonan lelang.
Dalam paparannya, Kepala KPPN Izma Nur Choironi
yang memimpin KPPN Ternate dalam meraih predikat WBK/WBBM memberikan tips dalam
penyampaian data-data dan informasi terkait layanan yang diberikan instansinya
di hadapan Kemenpan RB, serta membagikan lima langkah strategis membangun ZI
yang meliputi komitmen, kemudahan pelayanan, program yang menyentuh masyarakat,
monitoring dan evaluasi, serta manajemen media. Izma kemudian menjelaskan bahwa
perlu dilahirkan inovasi yang paling memberikan manfaat dan dapat meningkatan
kualitas ataupun kompetensi pegawai. “Inovasi harus lahir dari empati, empati
itu didasarkan dari kebutuhan,” papar Izma.
Dalam sesi tanya jawab, kedua narasumber juga turut
menyampaikan upaya-upaya yang harus ditingkatkan didalam pelayanan kepada stakeholders.
Diakhir sesi, narasumber juga berharap bahwa seluruh kantor layanan yang telah
memberikan pelayanan prima nantinya dapat memperoleh predikat WBK/WBBM.
Menutup kegiatan webinar, Anggun Prihatmono selaku moderator berharap setiap
unit kerja dapat membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi
secara baik sehingga mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang anti
korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik di lingkungan masing-masing.