Jakarta - Musyawarah Nasional (Munas)
Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP) yang diselenggarakan selama tiga
hari secara daring akhirnya membentuk Organisasi Profesi Pejabat Fungsional
Penilai Pemerintah setelah melalui diskusi panjang. Organisasi profesi yang diberi
nama OPPINI (Organisasi Penilai Pemerintah Indonesia) tersebut dikukuhkan oleh
Direktur Penilaian Kurniawan Nizar sesaat sebelum penutupan munas pada Kamis
(17/9) di Direktorat Penilaian, Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Penilai
Pemerintah Ahli Madya Alexander Ginting terpilih secara aklamasi menjadi ketua
OPPINI pertama periode 2020 hingga 2023, didampingi oleh Penilai Pemerintah
Madya Warlan sebagai wakilnya.
Munas
yang bertema "Fungsionalisasi Peran Pemerintah Menuju
Profesionalisme" diselenggarakan oleh Direktorat Penilaian selaku instansi
Pembina, bekerja sama dengan 141 Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah. Direktur
Penilaian Kurniawan Nizar mengutip kembali arahan Dirjen Kekayaan Negara saat
pembukaan munas (15/9) yang mengajak para pejabat fungsional penilai untuk
memanfaatkan organisasi ini sebaik-baiknya sebagai sarana belajar dan terus
mengasah kompetensi. “OPPINI menjadi wadah bagi pejabat fungsional penilai
pemerintah untuk mengembangkan diri dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan
negara. “Jaga marwah profesi penilai,” pesannya.
Sebagai seorang anggota
organisasi profesi, lanjutnya, selain memenuhi standar kompetensi, para anggota
juga harus menjaga standar perilaku dan kode etik dalam melaksanakan
pekerjaannya. OPPINI sebagai organisasi profesi harus membangun dan senantiasa
menjaga profesionalisme para anggotanya.
“Kata-kata
profesional sudah melekat di teman-teman semua,” ujar pria yang menjabat
sebagai Direktur Penilaian sejak tahun 2019 tersebut. Meskipun demikian, ia
menekankan bahwa hal tersebut tidak lantas membuat penilai menjadi eksklusif. Pejabat
fungsional penilai tetap harus bergaul dan berkomunikasi intens dengan rekan
selain profesi maupun pengguna jasa penilaian sehingga proses penilaian dapat
dipahami jelas. Tak hanya itu, penting bagi penilai untuk mendengar dan turut
menjadi solusi bagi pengguna jasa penilaian.
Menutup
munas pertama ini, Nizar menyampaikan harapannya agar setiap pengurus terpilih
dapat bekerja dengan baik sehingga visi misi program kerja dapat segera terlaksana.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera mendaftarkan OPPINI ke otoritas
berwenang sebagai bukti legitimasi sebuah organisasi profesi.
Pelaksanaan
munas pada masa pandemi Covid-19 tidak mengurangi semangat para pesertanya.
Terbukti hingga hari ketiga, palaksanaan munas berjalan lancar dan menghasilkan
tiga belas keputusan yang digodog secara simultan oleh empat komisi dimana
masing-masing mempunyai tugas sesuai bidangnya.
Adapun
putusan yang dibacakan oleh ketua umum terpilih pada penghujung acara mencakup nama,
lambang, logo, dan struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengurus Pusat
(DPP), Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pakar, dan Dewan Pengarah. Selain
itu, penetapan visi dan misi organisasi, program kerja, Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), draft Kode Etik dan Perilaku Pejabat Fungsional
Penilai Pemerintah, serta hasil pemilihan ketua umum, penunjukan ketua dan
kepengurusan DPC. (Eka-Humas DJKN)