Jakarta - Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Pada aspek kesehatan, penyebaran COVID-19 yang mudah, cepat, dan luas menciptakan krisis kesehatan karena belum ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis. Pada aspek sosial, langkah untuk flattening the curve memiliki konsekuensi pada berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal. Kinerja ekonomi menurun tajam, konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor terkontraksi. Pertumbuhan ekonomi melambat. Pada aspek keuangan juga terdampak karena penurunan kinerja sektor riil; Non-Performing Loan (NPL), profitabilitas dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan.

Menyikapi kondisi ini pemerintah telah menyusun beragam program yang menyasar pemulihan ekonomi, baik di sisi demand maupun supply. “Program PEN ini merupakan kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk menyelamatkan jiwa perekonomian,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu saat sharing session strategi Pengelolaan Kekayaan Negara dalam Mendukung PEN yang diadakan pada Selasa, (11/8). Acara yang diselenggarakan dalam rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) ini diadakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Us.

Dalam pemaparannya, Febrio juga menyampaikan bahwa program PEN ini merupakan upaya extraordinary dari pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional. “Pemerintah telah merevisi APBN 2020 untuk mendukung program PEN, program ini ditujukan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia,” ujar Febrio. Lebih lanjut, Febrio mengatakan, dengan adanya program PEN diharapkan kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat krisis pandemi dan pembatasan aktivitas tidak terlalu dalam.

Lebih lanjut Febrio menyampaikan bahwa progress implementasi program PEN hingga saat ini sudah cukup baik. “Perkembangan PEN sejauh ini di sisi rumah tangga yakni perlindungan sosial relatif paling efektif,” ujarnya. Dari beberapa sektor ekonomi seperti investasi sudah mulai terlihat sentimen positif dan convidence yang memberi peluang membaiknya kondisi ekonomi walaupun masih dibutuhkan upaya dari pemerintah untuk mendorong keberhasilan program PEN. Kinerja ekonomi di semester II diharapkan mampu kembali positif dengan dukungan respon kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 dan efektivitas pelaksanaan Program PEN.

Pada kesempatan yang sama, kepada peserta sharing session, Febrio menyampaikann pentingnya inovasi di kondisi yang serba terbatas serta pembuatan program yang lebih kompatibel. “Pandemi ini menyadarkan kita semua bahwa hanya dengan gotong royong dan sharing burden kita dapat saling menguatkan, agar mampu bertahan sekaligus percepatan recovery sosial- ekonomi,” ujar Febrio. Kepala BKF ini juga menyampaikan bahwa penanganan covid-19 menjadi momentum reformasi untuk keluar dari MIT (Middle Income Trap) yakni transformasi ekonomi, daya saing dan kapasitas produksi. Hal tersebut disebut Febrio sebagai sebagai pembelajaran yang sangat berharga bagi instansi, untuk segera berbenah agar lebih produktif namun lebih efisien. (text:tsy/foto:bk,Kanwil DJKN Suluttenggomalut)