Jakarta - Mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan berlandaskan gotong royong merupakan cita-cita luhur para pendiri bangsa ini. Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan hal tersebut, Kementerian Keuangan  (Kemenkeu) melakukan perubahan pola penganggaran menuju konsep money follow program. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu RI, Sumiati dalam acara Kemenkeu Corpu Talk dengan tema Peran Strategis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Dokumen Anggaran K/L pada Selasa (14/07) secara daring melalui kanal Youtube BPPK Kemenkeu RI.

Konsep money follow program merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo dalam rangka penyelarasan terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “APBN harus disusun selaras dengan 5 arahan utama presiden yang merupakan penjabaran dari visi tersebut yaitu, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi,” jelas Sumiati.

Sumiati menerangkan reformasi penganggaran di Kemenkeu sudah dimulai sejak lahirnya Undang-Undang (UU) No. 17 tahun 2003. Ia menambahkan di dalam UU Keuangan Negara tersebut terdapat  3 hal yang direformasi dari sistem penganggaran, diantaranya unified budget, masalah ukuran waktu, dan pengaggaran berbasis kinerja, atau performance base budgeting. “Nah ketiga hal yang di reform ini sebenarnya sudah diperkenalkan pertama kali sejak disusunnya PP No 20 tahun 2004 dan PP No 21 tahun 2004, namun ternyata tidaklah mudah untuk melakukan reform di bidang penganggaran ini, dari tahun 2004 sampai tahun 2020 sudah berjalan 15 tahun namun ternyata perjalanan kita masih belum sempurna,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kemenkeu sebagai pengelola fiskal dan keuangan negara terus melakukan perbaikan-perbaikan dari proses penganggaran dengan melakukan desain ulang (redesain) sistem perencanaan dan penganggaran. Redesain ini bertujuan untuk memperkuat penerapan penganggaran berbasis kinerja dengan mewujudkan kebijakan money follow program sehingga mengurangi terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar K/L atau pemerintah daerah dan juga meningkatkan integrasi antara belanja pemerintah pusat dan daerah.

Irjen pun mengajak peserta Kemenkeu Corpu Talk untuk mempelajari kembali kelemahan dan kekurangan dari sistem penganggaran yang selama ini diterapkan, agar mengarah kepada tujuan yang diharapkan yaitu memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. “Untuk itu di dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja ini marilah kita bersama-sama kembali mempelajari kembali apa yang harusnya kita laksanakan, kemudian dibenahi, agar SDM yang kita miliki dapat digunakan sesuai dengan arahan presiden yaitu menghargai uang. Setiap rupiah uang yang harus kita keluarkan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi  bangsa dan negara kita,” pungkasnya. (monic-humas DJKN)