Berita DJKN

Refocusing Anggaran, Peran Penting K/L dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Selasa, 23 Juni 2020 pukul 19:51:31   |   293 kali

Jakarta - Pandemi corona virus disease (Covid-19) memberi dampak besar pada berbagai bidang kehidupan, salah satunya bidang perekonomian. Hal tersebut membuat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita saat ini mendapat tekanan yang cukup tinggi. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyebutkan bahwa pemerintah memerlukan tambahan dana sebesar 695,2 triliun untuk 3 fokus pembiayaan yaitu kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin tidak mampu dan pemberian dukungan bagi dunia usaha.


“Ini bukan angka yang kecil, tapi ini angka yang harus kita secure supaya APBN bisa memberikan support untuk 3 fokus tersebut,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Revaluasi BMN Tahun 2020 secara daring pada Senin (22/06).


Lebih lanjut, ia mengatakan jumlah tambahan dana tersebut didapatkan dari efisiensi dan realokasi anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L).  “Harus kita sediakan dari APBN dan untuk itu sebagian dari cara menyediakan itu adalah K/L telah melakukan partisipasi dalam bentuk melakukan efisiensi dan realokasi anggaran di K/L masing-masing,” jelasnya.


Wamenkeu juga menyampaikan terima kasih kepada K/L yang telah berapartisipasi aktif dalam penyesuaian realokasi dan refocusing anggaran tahun 2020 ini. Refocusing tersebut telah membantu pemerintah dan APBN dalam menyediakan tambahan tersebut. Selain dari refocusing anggaran, dana tambahan tersebut juga didapatkan dari pembiayaan lain. “Tidak semuanya berasal dari refocusing anggaran, sebagian dilakukan dengan meningkatkan pembiayaan atas defisit APBN,” ungkapnya.


Ia berpesan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan K/L dapat bekerja sama dalam mengawal penggunaan anggaran dengan baik dan efektif, jangan sampai ada yang menyalahgunakan anggaran. “Tentu kita tidak mentolelir dalam periode seperti ini kalau ada yang menyalahgunakan dari anggaran negara,” tegasnya.


Pada kesempatan yang sama, Wamenkeu juga memberikan apresiasi kepada K/L yang telah membantu melakukan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan atas hasil penilaian kembali BMN selama tahun 2019, sehingga langkah dan pencapaian hasil penilaian kembali BMN yang dilakukan Pemerintah mendapat respon positif dari BPK dan diperkenankan untuk disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. Di tahun 2020, kita masih perlu menyelesaikan perbaikan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 ini,” tuturnya.


Ia mengajak Kementerian/Lembaga untuk terus bersinergi dengan Kementerian Keuangan dalam menyelesaikan penilaian dan pencatatan BMN. Perbaikan dan kerja keras untuk menuntaskan perbaikan dan penyempurnaan penilaian kembali di tahun 2020 ini mungkin lebih challenging karena dilakukan di tengah pandemi Covid-19 dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin tinggi. Tata kelola BMN sangatlah penting karena penilaian BMN yang kita lakukan ini merupakan bentuk bela negara dengan menjaga aset negara sebagai pengelola BMN. “Kita dengan melakukan penilaian terhadap BMN hari ini, artinya kita sedang membela negara kita dengan memastikan tidak adanya aset yang tercecer, tidak ada aset yang tidak terdaftar, tidak ada aset yang tidak diketahui nilainya, tidak ada aset yang tidak diketahui letaknya, dan tidak ada aset yang tidak ada dokumen kepemilikannya,” jelasnya.


Di akhir sambutanya, Suahasil berharap melalui penilaian kembali BMN ini dapat tercipta kerjasama antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang. “Hal ini akan menjadi sumbangan kita yang sangat signifikan dalam pencatatan aset negara kita dan tentu sumbangan kita bagi Indonesia,” pungkasnya. (mon/es)

Foto Terkait Berita