Berita DJKN

DJP-DJKN Evaluasi Program Bersama Demi Pelayanan yang Lebih Baik

Kamis, 18 Juni 2020 pukul 07:33:44   |   206 kali

Madiun -  Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu, dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan.

 

Karena itulah pada bulan Juni 2020 ini, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun melakukan evaluasi terhadap komitmen bersama atas program-program Kementerian Keuangan di wilayah eks. Karesidenan Madiun yang telah disepakati pada awal tahun 2020.

 

Seperti diketahui bahwa pada tanggal 08 Juni 2020, KPKNL Madiun telah melakukan evaluasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun atas kelancaran tukar-menukar data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Aset, layanan bersama dan pemanfaatan sarana edukasi bersama (Star Short Course Program) dalam mendukung terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang andal..

 

Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2020, evaluasi program bersama dilakukan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  eks. Karesidenan Madiun yaitu KPP Pratama Ponorogo, KPP Pratama Ngawi, dan KPP Pratama Madiun. Kegiatan tersebut dilakukan atas penerbitan validasi PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang akan digunakan oleh Pembeli Lelang atas obyek lelang berupa tanah sebagai salah satu syarat balik nama pada Kantor Pertanahan. Komitmen Bersama yang awalnya hanya dilakukan oleh KPKNL Madiun dengan KPP Pratama Ponorogo pada tahun 2019 ini, adalah salah satu upaya untuk memenuhi ekspektasi pengguna jasa dalam pengurusan balik nama hak atas tanah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan negara dan kemudahan investasi di daerah.

 

Adi Wibowo, selaku Kepala KPKNL Madiun menyampaikan bahwa komitmen bersama tersebut telah mendapat respon sangat positif dari pengguna jasa lelang, oleh karena itu pada tahun 2020 kerjasama tersebut diperluas dengan melibatkan seluruh KPP di wilayah eks. Karesidenan Madiun. Sedangkan Budi Hartono, selaku kepala KPP Pratama Ngawi menekankan bahwa sinergi antar instansi Kementerian Keuangan akan memiliki dampak besar dalam mensukseskan keberhasilan program-program Pemerintah, khususnya kemudahan investasi.(seksi HI KPKNL Madiun)

Foto Terkait Berita