Jakarta - Saat ini perekonomian global tengah menghadapi tantangan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani, hal ini adalah masalah yang sangat luas dan dalam sehingga menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan langkah penanggulangan penyebaran pandemi. Tidak hanya menanggulangi COVID-19, namun juga diperlukan berbagai upaya untuk memitigasi dampak negatifnya yang memiliki implikasi tidak hanya bagi kesehatan, tapi juga kemanusiaan, sosial, dan ekonomi. Hal ini disampaikan Menkeu saat Virtual Konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) April 2020 pada Jumat, (17/04) melalui kanal youtube Kementerian keuangan.

Beberapa upaya yang dilakukan Menteri Keuangan dalam memitigasi dampak negatif pandemi diantaranya pemberian stimulus lanjutan tambahan belanja dan pembiayaan untuk penanganan dampak COVID-19 serta mencegah krisis ekonomi dan keuangan. Hal ini mencakup intervensi untuk penanganan COVID-19 dan subsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dukungan industri, dukungan untuk dunia usaha, dan Social Safety Net.

Menurut Menkeu, dari sisi kesehatan pihaknya akan terus melakukan monitoring eksekusi dari bidang kesehatan yang membutuhkan dukungan anggaran. Namun, pihaknya membutuhkan lebih banyak koordinasi antara gugus tugas Kementerian Kesehatan dan seluruh Pemerintah Daerah. “Kami akan terus mendukung langkah-langkah yang dilakukan agar penanganan mulai dari pengadaan rapid test, reagen sampai kepada Alat Pengamanan Diri (APD), ventilator, berbagai hal untuk bisa mendapat dukungan APBN secara proper,” tegas Menkeu.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa semua belanja akan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. “Nanti belanja kesehatan yang disampaikan, belanja bantuan sosial yang meningkat, termasuk kartu prakerja, dan lain-lain akan kita alokasikan dan dilaporkan pada Laporan Keuangan,” tambahnya.

Penghematan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan refocusing anggaran internal untuk penanganan COVID-19 juga dilakukan. Sri Mulyani mengatakan bahwa penghematan belanja K/L tersebut akan disalurkan untuk belanja prioritas yang terkait dengan penanganan COVID-19, yaitu belanja kesehatan, bantuan sosial, dan dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Jadi nanti kita akan lihat untuk belanja barang ini kita masih akan terus melakukan pengendalian yg cukup ketat seiring dengan adanya prioritas untuk penanganan covid dan banyak sekali yang disebut2 “from home” memberikan implikasi yang cukup besar untuk belanja barang,” tegasnya.

Upaya lainnya yang dilakukan Menkeu adalah pemberian stimulus melalui belanja untuk memperkuat perekonomian domestik tahun 2020. Selain itu, ia juga akan berupaya membuat berbagai stimulus yang berfokus untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor-impor. (ts/es – Humas DJKN)