Jakarta (TEMPO Interaktif, Rabu, 06 Januari 2010 | 16:00 WIB)-  Anggito Abimanyu dan Fahmi Idris batal dilantik sebagai wakil menteri keuangan dan wakil menteri kesehatan pada Rabu (6/1). Mereka belum memenuhi persyaratan formal yakni sebelumnya menjadi pejabat struktural eselon 1A. "Untuk kedua orang calon wakil menteri itu kita tunda karena masih ada persyaratan administrasi yang belum dapat kita penuhi karena itu kita tidak ingin menabrak aturan atau UU maka untuk yang dua wakil menteri tersebut kita tunda," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi usai pelantikan.

Menurut Sudi, CV atau riwayat hidup keduanya juga baru diterima dan baru akan dicocokkan dengan persyaratan yang harus dipenugi. Salah satu syaratnya, seorang wakil menteri itu sudah harus pada jabatan struktural eselon 1A. "Ketika itu belum dipenuhi tentu kita tidak bisa memaksakan karena akan melanggar dengan aturan yang kita buat sendiri," katanya. Apakah mereka akan dinaikan eselonnya dulu?" Nah itu kita lihat nanti," katanya. Ada kemungkinan dibatalkan? "Sejauh ini belum sampai kesitu tapi kita akan melihat kalau persyaratan administrasi itu bisa dipenuhi ya bisa dilanjutkan," katanya.

Ketika dikonfirmasi karena kesannya mendadak, Sudi mengelak dengan alasan pemerintah belum pernah secara resmi menggumumkannya. "Apakah rekan-rekan pernah mendapatkan pengumuman bahwa si A, B, C mau jadi wakil menteri? Belum pernah toh," katanya.

Fahmi Idris, mantan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hadir saat pelantikan sebagai undangan. Ia pun mengaku tidak kecewa terkait dengan penundaan pelantikannya. "Saya dihubungi tadi pagi disampaikan bahwa saya akan dilantik pada gelombang berikut," katanya. "Ya hanya itu yang dikasih tahu." Alasannya, kata dia, memang ada kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi. Ia pun mengaku sudah meneken pakta integritas dan kontrak kinerja sebagaimana wakil menteri yang dilantik hari ini.

Sementara Anggito Abimanyu tak tampak hadir dalam acara pelantikan. Bos Anggito, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun tak terlalu mempermasalahkan. "Itu hanya soal administrasi saja," katanya.

GUNANTO E.S.