Berita DJKN

Geotermal Belum Optimal? Patuha dan Dieng Siap Tambah Pasokan

Kamis, 25 April 2019 pukul 09:26:08   |   631 kali

Jakarta- PT Geodipa Energi (Persero) / Geodipa, salah satu Special Mission Vehicle (SMV) dibawah Kementerian Keuangan yang mayoritas sahamnya dikuasakan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kembali melanjutkan pembangunan  Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng unit 2 dan Patuha unit 2. Groundbreaking pembangunan PLTP unit 2 sebesar total 120MW ini  dilakukan secara simbolis di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan pada Rabu, (25/4).

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengatakan bahwa ground breaking ini adalah sinergi SMV Kementerian Keuangan yang signifikan untuk mengembangkan energi terbarukan. “Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP-red) tidak terpisahkan bagi fast track pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi. Indonesia dengan geografis kepulauan memiliki tantangan yang unik, sehingga untuk memenuhi 100 persen kebutuhan energi, memenuhi hak dasar rakyat indonesia terhadap akses listrik diperlukan sinergi dari berbagai pihak,”jelas Sri Mulyani.

Indonesia negara yg ikut menandatangani Paris Agreement, oleh sebab itu penggunaan panas bumi sebagai energi alternatif pembangkit listrik untuk mengurangi emisi karbon  dan dan memerangi climate change jadi tidak terpisahkan. Demikian Sri Mulyan menjelaskan. 

“Selain itu penting untuk memenuhi tercapainya energy mix yaitu 23 persen energy mix di indonesia yang berasal dari energi baru terbarukan. Masih perlu upaya keras mewujudkan ini. Geodipa yang potensinya memproduksi 1000 MW, saat ini baru memproduksi 120 MW,” ujar Sri Mulyani. “Hal ini menjadi tantangan untuk melahirkan policy dari kita semua, Menko Perekonomian, Menko Maritim, Menko ESDM dan pihak pihak lain untuk bisa mengembangkan karunia Tuhan yang diberikan pada Indonesia,” tambahnya.

“Harus diakui mengembangkan panas bumi bukan hal yang mudah, ada resiko eksplorasi, isu lingkungan hidup, dan yang paling penting pihak yang akan overtaken listrik dari panas bumi tersebut di Indonesia yaitu PLN.  Investasi geotermal memang tinggi di awal, namun semakin lama tentu hasilnya akan berpengaruh pada pos-pos lain seperti pos penurunan penggunaan BBM sebagai bahan bakar pembangkit listrik, sehingga saya harap tidak ada lagi yang minta subsidi untuk geotermal karena harga geotermal yang tinggi,” kata Sri Mulyani. “Mari kita mulai mewujudkan geotermal sebagai energy terbarukan  di Indonesia sesuai kithahnya, sehingga mampu menciptakan energy security dengan baik,” ajaknya.

Sebelumnya, Direktur utama Geodipa Riki Firmandha Ibrahim dalam laporannya mengatakan bahwa pembangunan PLTP ini merupakan langkah konkret Geodipa sebagai BUMN panas bumi dan salah satu SMV di bawah Kementerian Keuangan untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan listrik tenaga panas bumi yang aman dan ramah lingkungan.

Pembangunan yang direncanakan selesai pada 2023 ini merupakan bagian dari pemenuhan target pemerintah untuk meningkatkan produksi listrik hingga 270 mega watt (MW) atau setara untuk menerangi 540.000 unit rumah.

“Untuk memenuhi target produksi 270 MW,Geodipa juga sedang membangun sendiri 10-15MW Small Scale Power Plant dan 10-15MW Organic Rankine Cycle Power Plant dengan skema pembangunan Build Operate Transfer (BOT-red) yang akan beroperasi di 2020 dan 2022,” ujar Riki.

Lebih lanjut, Riki mengatakan bahwa pemanfaatan panas bumi sebagai PLTP ini membutuhkan sumber daya yang besar, maka diperlukan sinergi dari berbagai pihak untuk dapat memanfaatkan energi terbarukan tersebut guna memenuhi kebutuhan listrik nasional. “Geodipa bekerja sama dengan SMI (PT Sarana multi Infrastruktur (Persero)-red) dan PII (PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)-red yang merupakan SMV Kementerian Keuangan serta Asian Development Bank dalam pengembangan panas bumi ini, dan kami memita kerjasama semua pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan swasta untuk bersama-sama mengembangkan panas bumi sebagai energi alternatif terbarukan untuk memenuhi ketahana energi kita,” ujar Riki.

Riki melanjutkan bahwa perkembangan Geodipa menunjukkan hal yang menggembiraan dimana 2017 Geodipa mampu meningkatkan 20 persen pendapatan kotor dan 2018 Geodipa mampu meningkatkan 22 persen pendapatan bersih. 

Sementara itu, Director of the Southeast Asia Energy Division  Asian Development Bank  (ADB) Andrew Jeffries mengatakan bahwa sebagai negara dengan  sumber daya geotermal terbesar di dunia, Indonesia harus berbahagia dengan memanfaatkannya sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Pemanfaatan geotermal yang optimal diharapkan menjadi opsi penyelesaian dari kurangnya pasokan listrik. 

Selain itu, penggunaan geotermal juga akan menurunkan penggunaan bahan bakar minyak yang high cost, sehingga penghematannya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur listrik yang menjangkau hingga ke pelosok-pelosok. 

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM F.X. Sutijastoto yang hadir mewakili Menteri ESDM mengatakan bahwa dalam 6 tahun ke depan harus bisa memenuhi kekurangan pasokan listrik. Peran panas bumi untuk meningkatkan pasokan listrik diharapkan meningkat da persen menjadi 11 persen. “Pengembangan panas bumi memiliki arti strategis terhadap ketahanan energi nasional. Pemanfaatan panas bumi akan mengurangi penggunaan BBM dan ketergantungan impor BBM,” ujarnya. Lebih lanjut, Sutijastoto menjelaskan bahwa emisi panas bumi lebih kecil dibanding minyak bumi, apalagi batubara, terlebih efektivitas panas bumi mencapai 90 persen dari kapasitas dan bisa berusia sampai 30 tahun.

Dalam acara tersebut ditandatangani empat nota kesepahaman yaitu Nota Kesepahaman Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Bidang Geologi dan Panas Bumi antara Geodipa dengan Badan Geologi Kemnterian ESDM, Nota Kesepahaman Geotermal Empower Generation Project antara Geodipa dengan  ADB, Nota Kesepahaman Pengembangan Energy Terbarukan antara Geodipa dengan PT Penjamina Infrastruktur Indonesia (Persero) dan Nota Kesepahaman Penjaminan Surat Fasilitas Pembiayaan untuk Small Scale Powerplant antara Geodipa dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Groundbreaking ini dihadiri Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan pimpinan unit eselon satu lain di Kementerian Keuangan, Perwakilan Kementerian ESDM, Kejaksaan dan Kepolisian serta jajaran SMV yang terlibat.  Beberapa usaha mikro kecil dan menengah  binaan Geodipa dari  sekitar wilayah Patuha dan Dieng juga hadir memeriahkan acara ini. (Uun/Andi/Inz/Abh)

Foto Terkait Berita