Balikpapan - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bersama  PT Petromine Energy Trading menandatangani Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan dan Batubara (BMN PKP2B) untuk pemanfaatan jalan dan area pelabuhan pada Jumat, (22/3) di Aula KPKNL Balikpapan.

Perjanjian ini ditandatangani oleh Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) Purnama T. Sianturi selaku pengelola BMN, dan Direktur Keuangan PT Petromine Energy Trading, Yuanita Rohali, yang turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara, Surya Hadi, perwakilan PT Kaltim Prima Coal dan perwakilan Pusat Pengelolaan BMN dari Kementerian ESDM.

“Semua aset yang berada dalam PKP2B Generasi I adalah barang milik negara, oleh karena itu perlakuan terhadap aset ini harus mengikuti perlakuan untuk barang milik negara,” ujar Purnama pada sambutannya. Ia juga menjelaskan, ada kalanya barang milik negara ini kurang maksimal untuk diutilisasi, maka dari itu jika ada pihak ke tiga yang membutuhkan, DJKN boleh melakukan perjanjian pemanfaatan dengan pihak tersebut sama seperti yang dilakukan dengan PT Petromine Enery Trading. “Semoga bisnis yang dijalankan oleh PT Petromine Energy Trading dapat terlaksana dengan baik. Tapi ingat, ini barang milik negara jadi harus dijaga baik-baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Purnama juga menekankan agar ketika suatu waktu nanti aset tersebut sudah tidak dilakukan pemanfaatan oleh PT PET, maka aset ini harus dikembalikan kepada pemerintah dengan clear tanpa ada sangkutan dengan pihak ketiga.

PT Petromine Energy Trading menyampaikan bahwa mereka sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh DJKN dan profesionalismenya sehingga proses penandatanganan perjanjian ini dapat terlaksana dengan cukup cepat. Melalui Direktur Keuangannya, Yuanita Rohali, PT Petromine Energy Trading juga berkomitmen untuk menjaga amanah dari pemerintah dengan baik. “Kami juga akan menjalankan amanah dari pemerintah untuk menjaga lahan ini dengan sebaik-baiknya juga memanfaatkannya dengan seoptimal mungkin sehingga akan memberikan hasil yang baik bagi negara, masyarakat sekitar dan juga bagi stakeholder.  Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus terjaga,” pungkasnya.

Perjanjian pemanfaatan BMN ini merupakan bentuk optimalisasi aset negara yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).