Jakarta – Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) di wilayah kerjanya. Hal ini sampaikannya saat penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona Integritas di lingkungan Kantor Pusat DJKN pada Rabu, (29/1) di Kantor Pusat DJKN, Jakarta.

DJKN saat ini bertekad melaksanakan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM. Di hadapan Dirjen Kekayaan Negara dan seluruh pejabat eselon II DJKN, Ketua Ombudsman menyatakan bahwa hal terkait korupsi dan pelayanan adalah inti birokrasi yang sering masyarakat bicarakan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya membangun budaya anti korupsi dan budaya melayani pada unit kerja masing-masing.

“Problem kita saat ini adalah dengan membangun budaya anti korupsi dan budaya melayani. Marilah bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk unit kita masing-masing, karena secara tidak langsung dengan memberikan kontribusi kepada unit organisasi, kita juga memberikan kontribusi untuk negeri,” pungkasnya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata menyampaikan bahwa pencanangan ini merupakan tantangan yang besar bagi DJKN dan menjadi pemantik semangat dalam bekerja. “Hal ini tentunya bukan hanya pencanangan secara formalitas, melainkan komitmen DJKN untuk menjadi lebih baik,” ujarnya.

 

Di tempat yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati juga menyambut baik inisiatif pencanangan Zona Integritas oleh DJKN. Menurutnya, hal ini sangat mendukung peningkatan pencanangan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang pertama yakni Integritas. “Dengan meningkatkan integritas diharapkan semakin efisien, optimal dan efektif dalam menghadapi masalah yang ada di DJKN,” tegasnya. (Tim Humas DJKN)