Jakarta – Direktur Jendral Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata memberikan apresiasi serta pengarahan kepada enam Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berhasil meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) lantai 10 Gedung Syafruddin Prawiranegara pada Senin (11/12).

Pada pertemuan yang juga dihadiri oleh Sekretaris DJKN Dodi Iskandar, Direktur Lelang DJKN Lukman Effendi, Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Encep Sudarwan, Direktur Hukum dan Humas Tri Wahyuningsih Retno Mulyani ini Isa menyampaikan ucapan selamat sekaligus mengingatkan agar hal ini tetap dijaga dan ditingkatkan lagi sehingga enam kantor tersebut dapat meningkat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Lebih lanjut Dirjen KN menekankan pentingnya menanamkan mindset pelayanan dalam setiap hal yang dikerjakan untuk mencegah keinginan menerima imbalan dari stakeholders. Isa mengingatkan bahwa para pejabat/pegawai DJKN sudah dibayar oleh negara untuk melakukan tugasnya, sehingga tidak boleh menerima imbalan dari stakeholders dalam pelaksanaan tugas yang memang sudah menjadi kewajibannya. “Bapak/Ibu sudah dibayar oleh negara untuk melakukan hal tersebut (tugas pelayanan -red), kalau Bapak/Ibu tidak setuju dengan besaran yang diberikan oleh Negara ya keluar saja, bukan kemudian mencari-cari jalan agar sampai ke level yang kita anggap pantas untuk kita terima,” tegas Isa.

Kerja keras dan usaha yang dilakukan untuk dapat meraih predikat WBK akhirnya terungkap saat Dirjen KN meminta para kepala kantor tersebut bercerita satu per satu. Kepala KPKNL Tegal Dwi Hariyanto bercerita bahwa pertama kali menjabat sebagai kepala kantor, ia memanggil seluruh stakeholders dan melarang mereka untuk memberi apapun kepada pegawai DJKN terkait pelaksanaan tugasnya.

Lain pula upaya yang dilakukan oleh KPKNL Bekasi, Partolo. Ia mengaku beberapa kali menyamar sebagai pengguna jasa dan ikut duduk di ruang pelayanan untuk menanyai stakeholders yang sedang mengantri terkait apa saja yang perlu diperbaiki.

Adapun kepala KPKNL Pekalongan Marhaeni Rumiasih menyampaikan bahwa yang menjadi fokusnya dalam pencapaian predikat WBK adalah pembentukan budaya melayani. Ia melibatkan seluruh pegawai kantor dalam pelayanan di Area Pelayanan Terpadu (APT), sehingga semua pegawai pernah merasakan berhadapan langsung dengan stakeholders.

Kepala KPKNL Padang Ali Mahmud juga menceritakan pentingnya perubahan mindset seluruh pegawai, karena untuk membangun zona integritas tidak hanya pada level pimpinan saja.

Hal tersebut juga disampaikan Kepala KPKNL Bukittinggi Syukriah. Wanita berhijab ini mengungkapkan bahwa komitmen anti korupsi yang ia bangun kepada para pegawai bukan hanya sebatas tidak menerima gratifikasi, namun bagaimana memenuhi komitmen kerja di kantor sesuai dengan yang ditetapkan.

Urusan fasilitas juga tidak kalah pentingnya dalam penilaian WBK ini. Seperti yang disampaikan oleh Kepala KPKNL Tangerang I, Mas Agus Subakti. Ia mengaku bahwa tersedianya ruangan pelayanan dan fasilitas pendukung menjadi poin penilaian. Penjelasan SOP Layanan yang dibuatnya dalam bentuk video di ruang pelayanan menjadi nilai tambah.

Menanggapi cerita para kepala kantor tersebut, Dirjen KN meminta keenam KPKNL ini dapat melakukan sharing knowledge pada KPKNL lainnya agar dapat memperoleh predikat WBK. Dirjen KN menargetkan bahwa tahun 2019, DJKN dapat memperoleh predikat WBK di 31 unit kerja, yang terdiri dari 8 eselon II pusat, dan 23 Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL. Sedangkan bagi unit kerja DJKN yang sudah mendapatkan gelar WBK, Dirjen KN meminta agar meningkatkan lagi pelayanannya sehingga mampu mendapatkan predikat WBBM. (Tim Humas)