Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyelenggarakan Knowledge Sharing Penilaian Bangunan Hijau dan Lahan Bekas Tambang di Aula DJKN pada Jumat (26/10). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari benchmarking yang dilakukan oleh DJKN ke Institut Penilaian Negara Malaysia selama 5 hari (1-5/10).

Dalam kesempatan ini, narasumber dari Direktorat Penilaian Kelik Hendrawan menjelaskan bahwa ada karakteristik khusus yang membuat bangunan konvensional tidak sebanding dengan green building. “Jadi bangunan konvensional tidak bisa dijadikan pembanding untuk penilaian green building,” ujar Kelik.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa menurut penelitian yang dilakukan di Malaysia, biaya yang dikeluarkan untuk menambahkan “green feature” pada sebuah bangunan konvensional berkisar sekitar 10 persen. “Jika bangunan konvensional dibangun dengan biaya 10 miliar, maka untuk membangun bangunan hijau dengan fasilitas yang sama memerlukan biaya 11 miliar,” contohnya.

Dalam kesempatan tersebut, Asni Richmawati, pelaksana Direktorat Penilaian yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa walaupun biaya pembangunan green building lebih mahal, namun harga sewa antara green building dan bangunan konvensional relatif sama.

“Biasanya yang menggunakan green building sebagai kantornya adalah perusahaan dari luar negeri untuk keperluan sertifikasi atau pemenuhan regulasi,” ungkapnya.

Di Indonesia sendiri, baru ada dua gedung Pemerintah yang sudah bersertifikat green building yaitu Gedung Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan menurut data Green Building Council Indonesia (GBCI), jumlah gedung milik swasta yang sudah bersertifikat green building sejumlah 20 gedung.

Menurut narasumber, untuk saat ini memang jumlah green building di Indonesia masih sedikit, namun seiring meningkatnya kepedulian masyarakat dunia terhadap kelestarian lingkungan, jumlah green building di Indonesia akan semakin meningkat. “Kita (DJKN -red) sudah mengantisipasi, jika ada penilaian green building, kita sudah siap,” tegasnya.

Selain membahas tentang green building, dalam knowledge sharing ini juga dibahas mengenai penilaian lahan bekas tambang dengan narasumber Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah DJKN, Tommy Darmawan.