Bukittinggi - Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2018 tentang Penunjukan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Calon Unit Berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2018, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi bersama dengan 12 KPKNL lainnya terpilih untuk mengikuti tantangan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Sebagai tindak lanjut Kepdirjen Kekayaan Negara di atas, KPKNL Bukittinggi pada Senin (30/04) mempertemukan para pengguna jasanya dengan Tim Penilai dari Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau (Kanwil DJKN RSK).

Pada pertemuan yang berlangsung di Aula Singgalang KPKNL Bukittinggi ini, Tim Penilai dari Kanwil DJKN RSK diwakili oleh Eva Resia, pegawai pada Bidang kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi. Pada sambutannya, Kepala KPKNL Bukittinggi Syukriah HG menegaskan pihaknya telah melakukan berbagai inovasi dan usaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa KPKNL Bukittinggi. “Apabila masih ada kekurangan dalam pelayanan kami, silahkan segera sampaikan ke saya, baik langsung, maupun melalui berbagai media aduan yang telah kami siapkan” ujar Ibu dari tiga anak ini.

Selanjutnya, Eva langsung mengambil alih acara inti penilaian zona integritas. “Penilaian ini difokuskan pada pelayanan dan persepsi korupsi. Objek penilaian adalah layanan KPKNL Bukittinggi selama tahun 2017 dan Januari sampai dengan Bulan Maret 2018” ujarnya.

Para pengguna jasa yang hadir pada kegiatan ini meliputi sebagian pengguna barang, pengguna jasa di seksi lelang yang sebagian besar merupakan dari dunia perbankan, dan penyerah piutang dari instansi pemerintah. (Teks: Januardo, Foto: Faiz)