Jakarta – Pengarusutamaan Gender Adalah Strategi Pembangunan, Bukan Suatu Program Kegiatan. Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Keuangan Kusumawardhani dalam sharring session pada acara DJKN Muda Leadership Lab: A Journey to be Limitless you” yang merupakan kolaborasi antara DJKN Muda dengan limitless Campus pada Kamis (8/3) di Aula DJKN.

Kusumawardhani selaku focal point Tim PUG Kementerian Keuangan dan Tim PUG DJKN membuka sesi ini dengan melontarkan pertanyaan kepada para peserta yang hadir. “Apa sih gender itu?” tanya Dhani sapaan Kusumawardhani. Hampir keseluruhan peserta menjawab bahwa gender adalah jenis kelamin. Hal tersebut tentu langsung dibantah oleh Kepala Bagian Keuangan Kantor Pusat DJKN ini, Ia menyampaikan bahwa Gender berbeda dengan jenis kelamin karena gender adalah suatu perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan  dan  laki-laki yang  dibentuk atau dikonstruksikan oleh masyarakat  dan bersifat dinamis. Ia juga menyampaikan beragam stereotype terhadap perempuan dan laki-laki yang berkembang dimasyarakat seperti laki-laki dikenal lebih rasional, kuat dan tegas sedangkan wanita bersifat emosional, lemah, sensitif dan pandai merayu.

Dhani menekankan Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi pembangunan untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional.

Tujuh prasyarat PUG dalam mengimplementasikan PUG pertama adalah komitmen yang tinggi oleh para pimpinan dan seluruh pegawai, kedua adanya kelembagaan PUG yang bertanggung jawab, ketiga SDM karena sangat diperlukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pemerataan pemahaman terkait PUG ini, keempat anggaran karena rencana tidak akan bisa berjalan tanpa adanya anggaran, selanjutnya Gender Analisis, keenam adanya data terpilah dan terakhir adalah tidak terlepasnya dari peran masyarakat. Demikian Dhani menerangkan. 

Selanjutnya Dhani menjabarkan tujuan dari PUG DJKN adalah memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Keuangan telah adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki, juga dirasakan oleh anak-anak, lansia dan Difabel. Selanjutnya memastikan adanya keberlanjutan, pelestarian dan pengembangan kualitas penyelenggara PUG di Kementerian Keuangan dan yang terakhir memastikan bahwa seluruh jajaran Kementerian Keuangan memahami konsep, prinsip dan strategi PUG dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Keuangan. (Ivon,Nike &Tim PUG KP DJKN)