Jakarta – Sekretaris Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Dodi Iskandar membuka rangkaian acara Rapat
Koordinasi (Rakor) Pencanangan
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta
Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two
2018. Tujuan Rakor ini adalah evaluasi kinerja
dan pembahasan rencana kinerja DJKN di tahun 2018.
Acara yang dijadwalkan berlangsung dua hari, 29-30 Januari 2018 di Kantor Pusat DJKN ini dihadiri oleh para Direktur dan Tenaga Pengkaji Kantor Pusat DJKN, para Pejabat Eselon III di lingkungan instansi
vertikal maupun Kantor Pusat DJKN, serta Kepala Kantor Wilayah dan kepala
KPKNL seluruh Indonesia.
Didampingi Direktur Barang Milik Negara
(BMN) Encep Sudarwan dan Direktur Penilaian Meirijal Nur, Dodi memaparkan
evaluasi kinerja DJKN selama 2017. Hasilnya, ada 11 sasaran strategis dan 21 Indikator
Kinerja Utama (IKU) untuk Kemenkeu-One yang rata-rata memiliki hasil yang
baik.
Dodi memaparkan
secara keseluruhan,
total
nilai kinerja
organisasi DJKN adalah 108,56%. Dodi menegaskan tidak ada IKU yang berada dibawah realisasi di tahun 2017.
Pemaparan dilanjutkan dengan pembahasan peta strategis DJKN tahun 2018, juga
mengenai poin-poin IKU baru dan IKU reformulasi.
Selanjutnya, Direktur BMN,
Encep Sudarwan menyampaikan evaluasi
Revaluasi BMN selama tahun 2017
dan target revaluasi untuk tahun 2018. Encep mengatakan Revaluasi yang rampung di 2017 mendapat
apresiasi Menkeu, karena telah mampu menguatkan neraca keuangan di sisi aset.
Prestasi yang telah melampaui target di tahun 2017 yakni 104,15% kian memacu
semangat untuk menyelesaikan target revaluasi BMN yang harus selesai di tahun
2018. “Bukan hanya
kuantitas, tapi juga (harus memperhatikan) kualitas,” pesannya.
Encep juga memaparkan rencana kerja
Direktorat BMN tahun 2018. Turut disampaikan pula resiko audit BPK sebagai
catatan bagi peserta rakor agar revaluasi BMN bisa berjalan dengan baik dan
nantinya tidak menimbulkan masalah saat diperiksa. “Mudah-mudahan di 2018 ini
kita lebih baik,” ujar Encep. Sementara untuk mempersiapkan
anggaran tahun 2019, akan ada program sertifikasi massal, dengan rencana
seluruh BMN bisa tersertifikatkan.
Direktur Penilaian, Meirijal Nur, ikut
menyampaikan paparan mengenai kualitas hasil pekerjaan revaluasi di tahun 2017.
“Meskipun bekerja cepat, kualitas tidak bisa kita kesampingkan,” ujar pria yang
akrab disapa Pak Mei ini. Dalam paparannya Mei menyoroti antara lain overview laporan
penilaian, verifikasi nilai wajar, monitoring kelengkapan laporan penilaian
dengan objek kelengkapan narasi, tanda tangan tim, dan lampiran, review sample laporan penilaian, bantuan
tenaga dan bantuan teknis, serta mengenai sinergi dan komunikasi.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan pemaparan dengan tema pengawasan tahun 2018 dan
pemantauan pengendalian internal oleh inspektorat jenderal, sekaligus melihat performance di 2017 dan temuan-temuannya
yg harus ditindaklanjuti.
Rakor
dilanjutkan dengan pemaparan
Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (RBTK) tentang efisiensi birokrasi
yg disampaikan Chief Change Management
Officer II CTO, dan pemaparan
zona integritas WBK/WBBM oleh Kepala Biro Organta dan Inspektorat VII. Penandatanganan kontrak kinerja eselon II 2018
dan pengarahan dari Direktur DJKN Isa
Rachmatarwata dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB.