Berita DJKN

Evaluasi Kinerja 2017, NKO DJKN Lampaui 100%

Senin, 29 Januari 2018 pukul 18:07:53   |   519 kali

Jakarta – Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Dodi Iskandar membuka rangkaian acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pencanangan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two 2018. Tujuan Rakor ini adalah evaluasi kinerja dan pembahasan rencana kinerja DJKN di tahun 2018.

Acara yang dijadwalkan berlangsung dua hari, 29-30 Januari 2018 di Kantor Pusat DJKN ini dihadiri oleh para Direktur dan Tenaga Pengkaji Kantor Pusat DJKN, para Pejabat Eselon III di lingkungan instansi vertikal maupun Kantor Pusat DJKN, serta Kepala Kantor Wilayah dan kepala KPKNL seluruh Indonesia.

Didampingi Direktur Barang Milik Negara (BMN) Encep Sudarwan dan Direktur Penilaian Meirijal Nur, Dodi memaparkan evaluasi kinerja DJKN selama 2017. Hasilnya, ada 11 sasaran strategis dan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kemenkeu-One yang rata-rata memiliki hasil yang baik.

Dodi memaparkan secara keseluruhan, total nilai kinerja organisasi DJKN adalah 108,56%. Dodi menegaskan tidak ada IKU yang berada dibawah realisasi di tahun 2017. Pemaparan dilanjutkan dengan pembahasan peta strategis DJKN tahun 2018, juga mengenai poin-poin IKU baru dan IKU reformulasi.

Selanjutnya, Direktur BMN, Encep Sudarwan menyampaikan evaluasi Revaluasi BMN selama tahun 2017 dan target revaluasi untuk tahun 2018. Encep mengatakan Revaluasi yang rampung di 2017 mendapat apresiasi Menkeu, karena telah mampu menguatkan neraca keuangan di sisi aset. Prestasi yang telah melampaui target di tahun 2017 yakni 104,15% kian memacu semangat untuk menyelesaikan target revaluasi BMN yang harus selesai di tahun 2018. “Bukan hanya kuantitas, tapi juga (harus memperhatikan) kualitas,” pesannya.

Encep juga memaparkan rencana kerja Direktorat BMN tahun 2018. Turut disampaikan pula resiko audit BPK sebagai catatan bagi peserta rakor agar revaluasi BMN bisa berjalan dengan baik dan nantinya tidak menimbulkan masalah saat diperiksa. “Mudah-mudahan di 2018 ini kita lebih baik,” ujar Encep. Sementara untuk mempersiapkan anggaran tahun 2019, akan ada program sertifikasi massal, dengan rencana seluruh BMN bisa tersertifikatkan.

Direktur Penilaian, Meirijal Nur, ikut menyampaikan paparan mengenai kualitas hasil pekerjaan revaluasi di tahun 2017. “Meskipun bekerja cepat, kualitas tidak bisa kita kesampingkan,” ujar pria yang akrab disapa Pak Mei ini. Dalam paparannya Mei menyoroti antara lain overview laporan penilaian, verifikasi nilai wajar, monitoring kelengkapan laporan penilaian dengan objek kelengkapan narasi, tanda tangan tim, dan lampiran, review sample laporan penilaian, bantuan tenaga dan bantuan teknis, serta mengenai sinergi dan komunikasi.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan pemaparan dengan tema pengawasan tahun 2018 dan pemantauan pengendalian internal oleh inspektorat jenderal, sekaligus melihat performance di 2017 dan temuan-temuannya yg harus ditindaklanjuti.

Rakor dilanjutkan dengan pemaparan Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (RBTK) tentang efisiensi birokrasi yg disampaikan Chief Change Management Officer II CTO, dan pemaparan zona integritas WBK/WBBM oleh Kepala Biro Organta dan Inspektorat VII. Penandatanganan kontrak kinerja eselon II 2018 dan  pengarahan dari Direktur DJKN Isa Rachmatarwata dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB.

Foto Terkait Berita