Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita DJKN
DJKN dan LMAN Harus Menjadi Motor Penggerak Reformasi Pengelolaan Aset Negara
Bend Abidin Santosa
Kamis, 11 Januari 2018 pukul 13:05:31   |   1500 kali

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan agar Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menjadi motor penggerak dan menularkan cara pola pikir dalam reformasi pengelolaan aset negara di Indonesia sehingga memiliki manfaat lebih banyak bagi rakyat. “Jadi aset negara itu harus bermanfaat bagi banyak rakyat, bukan manfaat bagi oknum individual,” ujar Menkeu saat memberikan arahan dalam acara ulang tahun LMAN ke-2 pada Rabu, (10/1) di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata ini, Sri Mulyani mengingatkan agar kedua institusi ini apabila ingin menjadi institusi terbaik, agar mencari perbandingannya di dunia, mana institusi yang memiliki suatu ability to perform top of the top. “Jadikan dia sebagai pemicu kita. Itu adalah suatu sikap yang ingin dibangun,” ucapnya.

Ia menyampaikan dalam 12 tahun ini, aset negara Indonesia sudah tercatat dalam neraca keuangan pemerintah, baik tanah, gedung, dan non tanah dan gedung sehingga dapat diketahui nilai aset itu. “Lalu kita revaluasi karena harga mengalami perubahan setelah lewat satu dekade," ujarnya. .

Dirinya juga membandingkan pola pikir pengelolaan aset negara dahulu dengan saat ini.  “Sekarang kita memiliki mindset yang berbeda dalam mengelola aset negara. Dahulu kala aset negara tidak kita bukukan dan tidak dicatat dan dilaporkan,” tegasnya. Namun, sejak ada Undang-undang Keuangan Negara, pemerintah mulai menyusun neraca keuangan sehingga tercipta kultur pemeliharaan aset, mencatatkannya, menilai atau memvaluasi serta melakukan audit, dan melaporkannya secara baik.

Mantan Managing Directors Bank Dunia ini mengungkapkan di negara-negara maju seluruh asetnya bekerja, sehingga pemerintah dan masyarakatnya tinggal menikmati hasil dari nilai tambah pengelolaan aset secara produktif tersebut. Kondisi ini berbeda dengan negara yang kurang maju atau belum maju.

"Di negara middle dan low income country asetnya tidur, orangnya yang bekerja keras, tapi gaji tidak cukup. Sedangkan di high income country asetnya yang kerja, orangnya tinggal main golf, ungkang-ungkang kaki dan tidur,” ungkapnya.

Dalam konteks ini, lahirnya LMAN tidak lepas dari kultur perubahan pemerintah mengelola aset. Kalau dulu hanya dievaluasi, dipertanggungjawabkan sekarang dituntut memanfaatkan sesuai dengan the best dan highest use. “Ini cara berpikir berbeda," tambahnya.

Di usia LMAN yang kedua ini, Sri Mulyani memiliki harapan besar supaya institusi ini tidak pernah berhenti belajar untuk membandingkan instansi serupa yang mencatatkan kinerja gemilang dalam pengelolaan aset di dunia.

Direktur LMAN Rahayu Puspitasari menyampaikan bahwa LMAN memberikan apresiasi kepada segenap pihak baik badan usaha maupun individu yang dianggap berprestasi dalam upaya pembangunan infrastruktur dalam negeri. "Para pengawal pembangunan infrastruktur ini kami hadirkan di ruangan ini sebagai apresiasi kami," ungkapnya.

Ia berharap pemberian apresiasi dapat semakin mempererat kerja sama yang sudah terjalin antara pemangku kepentingan maupun antara pemerintah dan masyarakat guna pengelolaan dan pengembangan aset negara untuk tahun-tahun yang akan datang. “ Oleh karena itu, saya yakin di masa yang akan datang LMAN akan siap menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi," tandasnya.

Sebagai informasi, apresiasi pengelolaan aset negara terbaik diberikan kepada 18 stakeholder baik lembaga maupun individu. Berikut daftar penerima penghargaan dalam acara "Malam Apresiasi LMAN".

Perusahaan:

PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Pertamina (Persero), 4. PT Perta Arun Gas, PT Badak NGL, Departemen Operasional, Treasuri, dan Pinjaman Bank Indonesia, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Puri Casablanca, dan Australia Indonesia Partnership for Economy Governance

Individu:

Direktur Jenderal pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Nurdin, Kepala BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT Arif Haryono, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumut Bambang Priono, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Saiful, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Hiskia Simarmata, PPK pengadaan tanah jalan tol ruas Gempol Pasuruan Yulianto Puguh Setiawan, PPK pengadaan tanah jalan tol ruas Pandaan- Malang, Mulyoto, Sekretaris Ditjen pengadaan Tanah Alen Saputra, dan Dirut Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno Winarto.(Humas DJKN/007)

 

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini