Jakarta – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kembali memberikan dana talangan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar 25,286 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2017 sebagai upaya mendukung program pengembangan infrastruktur nasional. Pembagian dana talangan ini ditandai dengan penandatanganan Nota kesepahaman antara LMAN sebagai pelaksana fungsional Menteri Keuangan dalam mendanai jalan dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator jalan tol dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai pihak yang melaksanakan pembangunan jalan tol pada Senin (18/12) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Direktur LMAN Rahayu Puspasari mengatakan penandatanganan ini sebagai wujud komitmen dan konsistensi LMAN dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta bentuk sinergi dan kolaborasi LMAN dengan lembaga-lembaga terkait.

Di saat yang sama, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Sewa Aktiva Kilang antara LMAN dengan PT Perta Arun Gas (PAG). Penandatanganan ini dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam mendukung revitalisasi industri dan memenuhi kebutuhan energi nasional, khususnya untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara serta pengelolaan aset negara oleh LMAN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.06/2017 tentang tugas dan peran LMAN. Perjanjian ini merupakan adendum dan restated perjanjian sebelumnya terkait sewa Barang Milik Negara (BMN) berupa aktiva kilang LNG Arun yang akan berakhir pada 31 Desember 2017. Penandatanganan perjanjian ini adalah bagian dari optimalisasi BMN untuk menunjang operasional PT PAG dalam menjalankan bisnis LNG Receiving & Regasification.

Direktur LMAN, Rahayu Puspasari menyampaikan bahwa LMAN sebagai BLU yang diamanahkan untuk mengelola Aktiva Kilang LNG Arun sangat mendukung pendayagunaan aset yang dilakukan oleh PT PAG dalam rangka optimalisasi BMN.

Kilang LNG Arun merupakan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks PT Pertamina (Persero) yang diserahkan pengelolaannya kepada LMAN. “LMAN sebagai perwakilan dari Pemerintah tentunya sangat mendukung upaya revitalisasi bisnis yang dilakukan oleh PT Perta Arun Gas, dan akan senantiasa bersinergi dalam rangka mendukung program-program pemerintah yang terkait dengan optimalisasi aset Barang Milik Negara,” pungkas Rahayu Puspasari.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata menyampaikan LMAN sebagai satker di bawah Kementerian Keuangan yang genap berusia dua tahun ini diharapkan  menjadi suatu momentum LMAN untuk menjadi suatu Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Keuangan yang semakin matang dan karakteristik. “LMAN harus menjadi BLU sebagai penyedia layanan yang pantas dan inovatif serta semakin matang bagi pihak-pihak bersangkutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan LMAN pertama kali didirikan untuk menangani beberapa aset negara dan  mengoptimalkan aset secara umum yang disebut line backing. “Jadi pada saat LMAN didirikan idenya adalah untuk mengoptimalisasikan aset-aset negara yang ada. Nanti kalau semakin maju LMAN juga mengembangkan tidak hanya aset yang diserahkan kepada LMAN namun juga aset-aset lainnya,” urainya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dalam waktu yang relatif singkat ini, fokus LMAN berubah dengan cepat yang sebelumnya menjadi line backing tiba-tiba menjadi line organizing. “Yang kami sangat syukuri LMAN mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, mampu  membangun kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak, maka dari itu LMAN mendapat banyak support dari berbagai pihak,” tegasnya.

Isa juga berterima kasih karena mendapat banyak dukungan dari semua pihak kepada LMAN, dengan usia relatif muda yang segalanya baru dipelajari dan dibangun pada saat bersamaan, LMAN mampu mempelajari dan memberikan pelayanan menjadi lebih baik.

Ia berharap agar LMAN juga memikirkan fungsi Landbanking karena aset aset yang ada juga harus dioptimalkan oleh LMAN. “Bu Menkeu meminta gedung Daendels dapat dioptimalkan di tahun 2018. Menarik menunggu apakah LMAN dapat menyesuaikan diri tidak hanya sebagai Landfunding tetapi juga menjadi landbanking,” pungkas Isa.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyampaikan kondisi pertumbuhan ekonomi secara nasional 5,6%. Dibandingkan dengan negara yang termasuk dalam Brazil, Rusia, India dan Cina atau Tiongkok dan South Africa (BRICS) Indonesia masuk tiga besar setelah Tongkok dan India. “Arah pembangunan prioritas yang diinginkan pemerintah adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi,” ujar Mardiasmo.

Lebih lanjut, ia menegaskan saat ini alokasi infrastruktur 19% dari total APBN. Untuk mengatasi kekurangan pembangunan Infrastruktur, Menkeu pada 20 Nopember 2017 telah menyetujui dana talangan untuk pembangunan Infrastruktur ini.”Dana talangan harus dapat mempercepat dan tetap prudent dalam melaksanakan percepatan Infrastruktur,” jelasnya. Namun demikian, ia menegaskan tetap ada harapan agar LMAN dapat lebih cepat, lebih efektif dan efisien serta tetap inovatif dan berintegritas dalam melaksanakan tugas.

Mardiasmo berpesan beberapa hal antara lain, pertama, kualitas perencanaan pengadaan harus ditingkatkan. Mengurangi deviasi kebutuhan riil. Ini hanya dapat dilakukan jika perencanaan kebutuhan riil dapat dilaksanakan. Kedua, dapat menyelesaikan cost overrun yang tidak dapat dipenuhi karena eskalasi perubahan proyek dan lain-lain harus dilakukan perubahan dan penyesuaian. Good governance dan quality assurance tetap harus dilakukan terhadap pembayaran proyek.

Ketiga, peran Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) dan aparat pengawasasan tetap harus dilaksanakan dengan baik. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dapat membantu dengan membuat prioritas yang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Guna mempercepat pembayaran dana talangan proyek PSN, mengawal sedini mungkin terkait kualitas dan dokumentasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan anggaran. Terakir, Mardiasmo berharap agar agar semua pihak tetap terbuka dan bersinergi untuk melaksanakan perubahan yang lebih baik dan inovatif. Room for improvement tetap ada untuk perbaikan ke depan. Stakeholder dapat menciptakan inovasi yang dapat kita kembangkan bersama. Semua pihak baik swasta dan pemerintah maupun BUMN dapat bekerja sama. LMAN harus dapat meningkatkan kinerja agar pembayaran dana talangan ke depan dapat lebih dipercepat. (Humas DJKN/007/Ghrena)