Jakarta
- Rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) Revaluasi Barang Milik Negara (BMN)
melalui Video Conference (Vicon) kembali
digelar pada Kamis (9/11/2017).
Kegiatan dengan teknologi komunikasi ini dilakukan bersama 17 Kanwil Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) seluruh Indonesia dan merupakan yang kedua,
setelah monev sebelumnya digelar pada Kamis (28/9/2017) lalu.
Direktur Jenderal
Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata memimpin rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB ini dengan didampingi
Direktur BMN Ketua Tim Koordinasi Tingkat Pusat (TKP), Direktur Penilaian,
serta para angggota TKP. Rapat yang digelar di Ruang Rapat APT DJKN lantai 7 Utara ini untuk berkoordinasi selain monev pelaksanaan BMN tingkat Kanwil
per 8 November 2017.
Isa dalam sambutannya menjelaskan tujuan rapat ini, yakni melihat
tingkat penyelesaian dalam bentuk laporan hasil penilaian maupun hasil
rekonsiliasi. “Hari ini kita lihat laporan masing-masing sampai dengan rekonsiliasi,
kemudian kita akan genjot keseluruhan proses,”
ujar Isa.
Lebih lanjut Isa
mengungkapkan bahwa capaian kinerja masih 8,19
persen, sehingga perlu perhatian ekstra, mengingat waktu
1,5 bulan lagi. Menurut Isa, hal ini perlu perhatian serius, perencanaan di masing-masing Kanwil perlu segera
didetailkan karena seharusnya pertengahan Desember
sudah selesai dan tidak ada
Tim yang perlu ke lapangan, kecuali untuk pelaksanaan tertentu yang
membutuhkan ekstra
effort dari Tim
sebagai bagian dari pencapaian target revaluasi di
masing-masing kantor.
Direktur BMN DJKN, Encep Sudarwan selaku Ketua TKP memaparkan hasil monev pelaksanaan
revaluasi BMN per tanggal 8 November 2017. ”Secara
nasional, capaian selesai pelaksanaan revaluasi sebesar 34.485 NUP dan secara
persentase 8,19
persen, dari total proses 340.594 NUP sekitar 80,92
persen yang sedang dikerjakan oleh Tim Pelaksana DJKN,” papar
Encep.
Dari capaian tersebut menurut Encep,
berdasarkan tabulasi data rekapitulasi bobot per tahapan pada
Kanwil, capaian proses NUP tertinggi yang dicapai Kanwil 57,93 persen dan capaian proses NUP terendah Kanwil 22,26 persen. Sementara capaian Kanwil
untuk jumlah NUP selesai (BAR-IP) Tertinggi 1.955 atau 32,43
persen dan capaian jumlah NUP selesai (BAR-IP) Terendah 731 atau
2,92 persen.
Pada
Tingkat KPKNL, capaian proses NUP tertinggi yang dicapai KPKNL 427 atau
107,62 persen dan capaian proses NUP terendah 21.019 atau 12,71 persen. Capaian jumlah NUP selesai (BAR-IP) tertinggi 374 atau 100,54 persen dan terendah 24 atau 0,19 persen.
Untuk target KPKNL
yang kecil dibawah 1.000 NUP, perlu agar percepat
penyelesaiannya, masih banyak yang menumpuk di tahap persiapan/inventarisasi, paling tidak
dalam minggu depan sudah ada lompatan kuantum, ada dobel
atau triple peningkatan dibandingkan posisi sekarang,” tegas
Encep.
Selain
menyampaikan beberapa KPKNL yang perlu mendapat perhatian ekstra, Encep juga
menyampaikan tentang Kanwil yang telah
menyiapkan Tim untuk di-BKO-kan ke wilayah yang diprediksi masih memerlukan
tenaga bantuan penilaian.
Menambahkan
Ketua TKP, Dirjen Kekayaan Negara menyampaikan bahwa progres dan inisiasi pelaksanaan revaluasi sudah cukup maju
signifikan, dibandingkan bulan yang lalu.
“Namun kalau bicara finalisasi reval masih perlu menjadi
perhatian bersama, tidak hanya laporan yang dihasilkan dengan
cepat, tapi isi laporannya juga harus berkualitas,” ujarnya.
Sementara
itu Direktur Penilaian, Meirijal
Nur menekankan agar laporan dibuat
lengkap dan berkualitas. Pelaksanaan tugas penilaian berpedoman
pada Kepdirjen Nomor 246. Meirijal juga meminta agar Kanwil melakukan supervisi hasil penilaian,
karena trauma masa lalu, penilaian
diklaim selesai, namun tidak bisa dibuktikan.
Meirijal
juga meminta Kanwil menyoroti mutu hasil penilaian, kewajaran
hasil penilaian, dan perlunya pemeriksaan dilakukan berjenjang.
Selain itu, tahapan-tahapan dalam penilaian agar menjadi
perhatian, serta Laporan Penilaian yang
telah di-upload Tim dipastikan lengkap. Laporan
lengkap yang berada pada SIP nantinya akan menjadi arsip fisik kegiatan revaluasi. “Kewajiban kita bersama
untuk mengendalikan mutu penilaian, mutu
kelengkapan laporan, dan Kantor Pusat tengah
menyiapkan sistem monitoring agar bisa monitor di wilayah masing-masing terkait
uploading ini, “ ujar Meirijal.
Mengenai
BKO, Meirijal menuturkan ada 2 tingkatan BKO, yaitu BKO
tingkat I di Kanwil, harus dibenahi dan diidentifikasi KPKNL yang membutuhkan. Sedangkan
tingkat berikutnya, yakni BKO antar Kanwil, memerlukan koordinasi dengan Kantor Pusat. Hal ini untuk mempermudah
komunikasi dan melihat kebutuhan secara nasional, Kanwil mana
yang sudah terpenuhi dan Kanwil mana yang membutuhkan.
Pada
sesi selanjutnya, 17 Kepala Kanwil
menyampaikan deskripsi singkat gambaran pelaksanaan revaluasi di wilayahnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa memberikan
arahan antara lain perlunya jemput bola dan asistensi yang dilakukan
langsung ke satker, KPKNL perlu komunikasi intensif membantu satker secara simultan.
Menurut
Isa, harus ada langkah serius untuk penyelesaian target revaluasi
BMN
ini, percepatan dalam 1 atau 2
minggu
ke depan dan ada kenaikan LHIP pada KPKNL, tidak ada aset yang tidak dicatat,
dan laporan penilaian harus lengkap, Kanwil agar memberi perhatian khusus, mitigasi risiko atas ketidaklengkapan laporan penilaian.
Selain
itu, Isa juga meminta agar Kanwil mendorong
penyelesaian penilaian dan rekonsiliasi (LHIP dan BAR-IP), meskipun kita sepakat kalau kualitas itu penting, tapi kalau tidak
selesai juga masalah. “Kanwil harus
mengidentifikasi, apabila ada
kesulitan KPKNL, segera ditangani. Perhatikan
bagaimana finalisasinya, tidak terus
berkutat di tahapan persiapan, cek data, dan penilaian,” pungkasnya.
Di
akhir rapat, Isa menutup rapat dengan ucapan terima kasih untuk kerja keras, kerja cermat, dan
kerja cerdas semua pihak dan Kanwil
yang telah mengevaluasi, melakukan improvisasi bagi penyelesaian reval. “Tentu
ini jauh dari selesai, namun waktunya sudah setengah jalan,
perlu kita curahkan perhatian dan pemikiran, mudah-mudahan Vicon 2
minggu lagi akan lebih baik performance
Kanwil, dan diharapkan
rata-rata nasional yang saat ini masih 31 persen, 2 minggu lagi bisa dua kali lebih,
65 persen, “ harapnya.
(Humas DJKN)