PT Pertamina (Persero) menghibahkan seluruh sahamnya pada PT Geo Dipa Energi sebesar 66,67% atau senilai Rp443.525.600,- kepada pemerintah, sehingga PT Geo Dipa menjadi Badan Usaha Miilik Negara (BUMN) baru. Hal ini disampaikan oleh Direktur Barang Milik Negara II Arif Baharudin dalam acara penandatanganan Perjanjian Hibah Saham PT. Pertamina (Persero) pada PT. Geo Dipa Energi kepada Negara Republik Indonesia, Selasa (8/2) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Jakarta.

Acara penandatanganan Akta Hibah tersebut dilakukan antara Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto mewakili pemerintah serta dihadiri oleh Pejabat Eselon II dan II DJKN, Direksi PT. Geo Dipa, Direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN), Direksi Bank Negara Indonesia (BNI) dan Komisaris Pertamina, Perwakilan Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.

Dalam laporannya, Arif Baharudin mengatakan PT. Geo Dipa Energi merupakan salah satu pengelola panas bumi yang memanfaatkannya sebagai salah satu sumber tenaga pembangkit listrik. Cakupan kegiatannya mulai dari tahap eksplorasi, eksploitasi lahan penghasil panas bumi, pembangunan sarana pembangkit (power plant) hingga menyalurkan hasil olahan panas bumi menjadi energi listrik ke jaringan transmisi listrik interkoneksi Jawa-Madura-Bali.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan penghibahan aset PT. Pertamina (Persero) ini merupakan bagian penting dalam rangka mengembangkan energi panas bumi dalam mendukung penyediaan listrik oleh pemerintah melalui pembentukan suatu BUMN yang secara khusus menangani energi panas bumi. PT. Geo Dipa Energi adalah perusahaan swasta yang didirikan berdasarkan joint development agreement antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada tahun 2002 untuk mengelola aset negara berupa power plant eks kerjasama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan HCE-PPL proyek Dieng-Patuha.

Rencana pem-BUMN-an PT Geo Dipa Energi ini, lanjutnya, mengemuka dalam kunjungan Wakil Presiden yang saat itu dijabat oleh Jusuf Kalla ke Dieng-Patuha tanggal 31 Maret 2009, yang memberikan arahan agar Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) di Dieng dan Patuha dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Geo Dipa Energi. “Arahan Wakil Presiden tersebut kemudian dibahas dalam rapat yang dikoordinasikan oleh Setwapres dan disimpulkan bahwa PMN pada PT Geo Dipa Energi dapat dilakukan, namun perlu terlebih dahulu mem-BUMN-kan PT Geo Dipa Energi. Setelah itu, maka BPYBDS tersebut dapat dijadikan PMN,” tegas pria kelahiran Trenggalek, 21 Maret 1967 ini.

Dirut Pertamina Karen Agustiawan mengatakan bahwa pengalihan saham PT Geo Dipa ini merupakan tonggak sejarah berdirinya BUMN baru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan aset dan laba yang berguna bagi rakyat. “Hibah ini merupakan komitmen Pertamina mendukung upaya memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan yaitu panas bumi yang memiliki potensi besar bagi ketahanan energi nasional pada masa mendatang,” ujarnya.

Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto mengatakan PT Geo Dipa Energi yang saat ini merupakan perusahaan swasta akan menjadi BUMN setelah Peraturan Pemerintah Penyertaan Modal Negara ditandatangani. “Hal ini memerlukan  waktu sekitar satu bulan," tegasnya.
Ia mengatakan semula PT. Geo Dipa Energi didirikan oleh Pertamina dan PLN dengan modal dasar sebesar Rp662.001.170.000,- dengan rincian PLN sebesar Rp218.475.570.000,- (33,33 persen) dan Pertamina Rp443.525.600,- (66,67 persen). “Hibah saham PT. Pertamina pada PT. Geo Dipa Energi ini merupakan amanat yang tertuang dalam APBN 2011 terkait dengan Penyertaan Modal Negara,” pungkasnya.