Malang - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bekerja sama dengan Universitas Brawijaya (Unibraw) menggelar acara DJKN Goes to Campus dengan agenda utama Public Hearing Laporan Potensi Fiskal Sumber Daya Alam (SDA) pada Kamis, 4 Mei 2017.

Berlangsung di Guest House Unibraw, kegiatan diikuti civitas akademika Unibraw dan jajaran Kanwil DJKN Jawa Timur beserta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di bawahnya.

Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Etto Sunaryanto saat membuka acara menyatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah mengenalkan tugas dan fungsi DJKN secara umum dan mendapatkan masukan/pandangan terkait rencana penyusunan Laporan Potensi Fiskal SDA yang sedang dilakukan oleh DJKN. 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unibraw Candra Fajri Ananda pada kesempatannya mengungkapkan bahwa nilai APBN 2017 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dinyatakannya, pendapatan negara dipatok sebesar Rp1.750 triliun, sementara realisasi  pajak - sebagai komponen terbesar pendapatan negara - selama tiga tahun terakhir belum optimal capaiannya. "Diperlukan sumber lain untuk memenuhinya. Cara paling gampang sebenarnya adalah utang ke pihak lain atau menjual aset." papar Chandra. Tetapi kedua opsi tersebut bukanlah kebijakan yang populis menurutnya. Potensi yang mungkin digarap adalah pengelolaan SDA yang melimpah ruah di republik ini.

Kemudian guna membuka wawasan sekitar 250 mahasiswa Unibraw, Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN Hady Purnomo, memaparkan tugas dan fungsi DJKN sebagai salah satu unit eselon I Kemenkeu. Dalam salah satu paparannya, Hady mengungkapkan nilai BMN yang dikelola DJKN saat ini mencapai lebih dari Rp5.000 triliun, sebuah angka yang tidak kecil katanya. Belum lagi ke depan DJKN akan terlibat dalam siklus pengelolaan kekayaan negara berupa SDA yang saat ini sedang dirintis untuk diinvetarisasi dan ditentukan nilainya. 

Public hearing  dilaksanakan dalam format diskusi panel dengan menghadirkan empat narasumber yaitu Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) Purnama T. Sianturi, Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Arik Hariyono selaku Ketua Pelaksana Harian Project Management Office (PMO) DJKN, Dosen FEB sekaligus Ketua LP3M Unibraw Munawar Ismail dan Macroeconomics Analyst World Bank Magda Iriani. 

Secara bergantian keempat narasumber menyampaikan paparan singkatnya dengan dimoderatori Kasubdit Kekayaan Negara Lain-lain II DJKN Ahsanul Marom.

Arik Hariyono dalam paparannya menyampaikan pentingnya kegiatan ini dimana Unibraw menjadi Perguruan Tinggi pertama yang disinggahi DJKN untuk menyelenggarakan public hearing laporan potensi fiskal SDA. Arik lalu menjelaskan bahwa penyajian potensi fiskal SDA merupakan output dari salah satu inisiatif strategis DJKN pada program Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan (RBTK) yang digagas Kemenkeu beberapa tahun belakangan ini. Berbagai data dan fakta menunjukkan luar biasa besarnya SDA di Indonesia yang juga diakui dunia internasional. "Pada sebuah sesi High Level Policy Dialog antara Pemerintah Australia dengan Indonesia yang saya ikut hadir, disebutkan bahwa pada 2045 Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi nomor lima dunia karena didukung SDA yang melimpah." ujarnya.

Sementara itu, Purnama T. Sianturi mengawali paparannya dengan menceritakan kunjungan kerjanya ke salah satu platform penambangan gas bumi di kepulauan Natuna yang seolah memberi bukti betapa kaya rayanya SDA Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemberantasan Korupsi pun sepakat mendukung Kemenkeu/DJKN untuk melaporkan potensi fiskal SDA sebagai alat bantu pengambilan keputusan strategis ke depan.

"Peran DJKN disini adalah melalui fungsi penilaian. Jadi DJKN akan melakukan penilaian SDA. Sementara data fisiknya bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait." tutur Purnama. Monetisasi atau pemberian nilai pada potensi SDA berikut analisisnya telah menjadi gerakan internasional seperti dilakukan di Australia atau Rwanda. Purnama tidak mengingkari bahwa pekerjaan ini merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Ia berharap muncul pemikiran kritis dari dosen dan mahasiswa Unibraw sehingga laporan potensi fiskal SDA dapat lebih cepat terwujud.

Berikutnya giliran narasumber dari eksternal DJKN yang menyampaikan paparan. Munawar Ismail dari Unibraw menyatakan bahwa SDA seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, SDA berkontribusi banyak terhadap perekonomian. "Tahun 70-an hasil tambang berupa minyak menyumbang 65% pada APBN dan 85% dari ekspor Indonesia." kata Munawar. Sementara di sisi lain, SDA sering menjadi sumber berbagai konflik antara pemerintah pusat dengan daerah dalam pembagian hasil dan masyarakat setempat dengan pengelola tambang, tambahnya. Munawar mengingatkan agar SDA tidak hanya dikonsumsi untuk kepentingan pembangunan fisik semata. "Akan lebih bernilai jika digunakan untuk peningkatan kualitas manusia Indonesia." ungkap Munawar.

Terakhir Magda Iriani dari World Bank memaparkan situasi perekonomian Indonesia terkini dilihat dari sudut pandang Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung dengan metode lain yaitu Adjusted Net Saving (ANS) atau Simpanan Bersih yang Disesuaikan. Pada metode ini tidak hanya menghitung produksi nasional dikurangi konsumsi nasional menghasilkan tabungan/simpanan. ANS memasukkan unsur dampak kerusakan lingkungan dari eksploitasi SDA dan bagaimana kondisi SDM-nya sebagai pengurang akumulasi ketersedian SDA secara fisik.

Dengan memasukan kedua unsur itu PDB akan dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. "Analisanya sangat sederhana. Jika angka ANS negatif maka terjadi penurunan modal yang berarti kesejahteraan masyarakat ke depan menurun. Jika positif maka menambah kekayaan itu berarti kesejahteraan masyarakat ke depan meningkat." jelasnya. Angka ANS Indonesia saat ini positif meskipun menurun dibanding tahun sebelumnya.

Dijelaskan Magda, konsep ini cocok diterapkan di negara yang tergantung penuh perekonominya pada SDA. World Bank melalui program Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services (WAVES) berupaya meningkatkan pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara dengan model seperti itu dengan mengitegrasikan SDA dalam perencanaan pembangunan.

Dari berbagai pertanyaan dan pernyataan mahasiswa yang disampaikan lisan maupun tertulis pada sesi diskusi, tergambar bahwa ada pemahaman yang sama tentang pentingnya mengelola SDA dengan baik dan mengetahui berapa nilai SDA yang dimiliki Indonesia. Muaranya adalah terwujud masyarakat yang sejahtera dan peningkatan kualitas manusia Indonesia. (@wD)