Bukittinggi – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau (Kanwil DJKN RSK) mengadakan Focused Group Discussion (FGD) Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI) pada Kamis, 29 Maret 2017 bertempat di Ruang Serbaguna Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi.

Acara yang dihadiri perwakilan Seksi Kepatuhan Internal (KI) dan Seksi Hukum dan Informasi (HI) di wilayah kerja Kanwil DJKN RSK itu dibuka oleh Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN RSK Dirmanti Jaya. 

Dinyatakannya bahwa kegiatan ini menjadi penting karena sejalan dengan komitmen jajaran pimpinan Kemenkeu dalam tugas-tugas pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, pelayanan terhadap keterbukaan informasi dan penyelesaian perkara hukum sebagai dampak dari pelaksanaan tugas dan fungsi kantor. Hal tersebut ditandai dengan adanya perubahan regulasi, perubahan Unit Pemilik Risiko (UPR) dan pendelegasian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi masing-masing Kantor Vertikal DJKN serta diselenggarakannya rekonsiliasi perkara antara DJKN dan Biro Bantuan Hukum Setjen Kemenkeu. 

Pada kesempatannya, Kepala KPKNL Bukittinggi menyatakan bahwa sebagai supporting unit di KPKNL, Seksi Hukum dan Informasi (HI) dan Seksi Kepatuhan Internal (KI) memiliki peran yang sama pentingnya dengan seksi teknis. “Eksistensi Seksi KI dan HI sangat diperlukan dalam organisasi kita, KPKNL bisa dikenal jika publikasi Seksi HI berjalan efektif,” kata Syukriah.

Menurut Ibu yang  menjabat Kepala KPKNL Bukittinggi sejak April 2016 itu, kegiatan serupa telah dipeloporinya saat menjabat sebagai Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN RSK. Saat itu, ungkapnya, pada 2014 untuk pertama kalinya FGD Bidang KIHI diadakan di KPKNL Bukittinggi dengan demikian ini kali kedua diadakan di Bukittinggi.

Terkait publikasi, Syukriah mengungkapkan Kantornya memaksimalkan dana yang telah dianggarkan oleh kantor pusat agar melalui publikasi KPKNL semakin dikenal oleh masyarakat umum.  “Ini adalah kesempatan bagi supporting unit untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan berperan aktif bagi organisasi,” jelasnya.

Tak lupa Syukriah menyampaikan bahwa KPKNL Bukittinggi tahun ini diberi tanggung jawab oleh kantor pusat untuk mengikuti program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Mohon doa dan support-nya, semoga KPKNL Bukittinggi sukses sebagai kantor WBK dan WBBM 2017,” pungkasnya.

Pada kegiatan yang berlangsung selama satu hari penuh ini, peserta dibagi dalam dua kelompok dengan ruangan berbeda agar dapat fokus berdiskusi sesuai tema. Kelompok pertama membahas penerapan manajemen risiko termasuk di dalamnya profil risiko dari masing-masing KPKNL tentang keterbukaan informasi publik yang dipandu oleh Kepala Seksi Informasi Kanwil DJKN RSK Lilik Hermawan. Sementara itu, kelompok kedua membahas pemutakhiran data perkara yang dipandu oleh Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN RSK Endratno. Dipaparkan juga terkait website oleh Hendra Gunawan dari Bidang KIHI.

Di penghujung kegiatan, Dirmanti menyampaikan bahwa FGD kali ini berhasil membuat Profil Risiko semua KPKNL di lingkup Kanwil DJKN RSK sehingga manajemen risiko pada semua KPKNL tersebut sudah dapat dilaksanakan berdasarkan form profil risiko dan form penanganannya. Untuk rekonsiliasi perkara juga menghasilkan pemutakhiran data perkara pada semua KPKNL.

Selain itu, hal positif dari kegiatan ini adalah sebagai ajang pencerahan bagi Seksi HI tentang pembentukan dan penggunaan mini web KPKNL, keterbukaan informasi dan perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DJKN dari tingkat pusat hingga daerah. (Teks: Hakim SB Mulyono, Foto: Darmansyah)