Makassar - Kondisi perekonomian global dan Indonesia yang belum membaik berbuntut tidak tercapainya target penerimaan negara terutama dari perpajakan. Melihat hal tersebut, Menteri Keuangan menyatakan penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan aset negara dapat menjadi alternatif. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho saat memberikan arahan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (Sulseltrabar), (5/1).

"Dalam beberapa kesempatan, Menteri Keuangan minta DJKN mendukung fiskal negara ini mengingat penerimaan negara yang tidak sesuai target," ujar Sonny dengan semangat. Di hadapan pejabat dan pelaksana lingkungan Kanwil DJKN Sulseltrabar, Sonny mengajak untuk lebih intensif mengoptimalkan aset negara bukan hanya berkutat pada pekerjaan administratif.

"Mari bersama-sama mengelola aset negara. Kita pikirkan pemanfaatan aset negara yang idle, apalagi peraturan saat ini, pengelolaan aset idle ada di tangan DJKN sebagai pengelola barang. Jika pengguna barang tidak ada inisiatif, DJKN dapat mengambil dan mengoptimalkannya," ajaknya.

"Kita (DJKN-red) harus berani menunjukkan eksistensi melalui kinerja yang baik. Saya sedang mengusahakan untuk menarik PNBP dari pemanfaatan aset negara sebagai penerimaan negara dari DJKN. Dividen juga akan dimasukkan ke DJKN sebagai pengelola investasi pemerintah," tutur Sonny di Aula Kanwil DJKN Sulseltrabar. Lebih lanjut disampaikan, DJKN harus bersiap melakukan revaluasi tingkat nasional sesuai arahan Menteri Keuangan.

Pimpinan Kementerian Keuangan, mempunyai ekspektasi tinggi kepada DJKN. Menteri Keuangan dan Pimpinan DJKN pun akan mendukung penuh pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk itu, Sonny berharap Pegawai DJKN jangan ragu untuk melaksanakan pekerjaan, syaratnya harus sesuai prosedur.

Simplikasi peraturan juga sedang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi agar lebih sederhana dan cepat. Integritas juga menjadi arahan penting Dirjen Kekayaan Negara. "Godaan di DJKN cukup tinggi juga. Untuk itu, mari kita saling mengingatkan. Hal ini penting untuk menjaga nama baik DJKN dan Kementerian Keuangan," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar Ngakan Putu Tagel melaporkan kinerja jajarannya. "NKO (Nilai Kinerja Organisasi-red) telah mencapai 108,34%. 2015 dan 2016 target sertifikasi selalu lebih 100%," terangnya. Dalam pengelolaan aset negara, Ngakan mengatakan nilai Barang Milik Negara (BMN) mengalami kenaikan 4% dari tahun 2015. "Tahun 2016, ada satu aset eks PT PPA yang diserahkan ke Pemerintah Daerah Gowa untuk mendukung pembangunan satu juta rumah," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Ngakan juga menjelaskan sedang berkoordinasi dengan anggota Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dari unsur kepolisian dan kejaksaan dalam menagih piutang negara. "Jika Kita datang ke Debitor bersama polisi atau pegawai kejaksaan maka akan membawa efek jera yang kuat sehingga target pengurusan piutang negara akan tercapai,"tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris DJKN Dodi Iskandar mengingatkan beberapa hal arahan Menteri Keuangan. "DJKN diminta menjadi revenue center artinya DJKN harus menghasilkan penerimaan negara. Saat ini DJKN telah menghasilkan penerimaan negara tetapi potensinya masih besar. Namun demikian, Kita (DJKN-red) harus tetap menjaga 3T, tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum," tuturnya.

Dalam mewujudkan organisasi Kementerian Keuangan yang baik, Dodi mengingatkan untuk selalu meningkatkan kompetensi. "Ke depan diharapkan tidak ada pembatalan peserta diklat (pendidikan dan latihan-red). Dana perjalanan telah dikumpulkan di Kantor Pusat jadi tidak ada alasan dana habis.Selain itu, Menteri Keuangan melihat diklat tidak hanya berguna untuk pribadi tetapi juga untuk organisasi," imbuh Dodi.

Terakhir Dodi mengajak seluruh pegawai DJKN bersama-sama menjada reputasi organisasi. "Tidak perlu pegawai sekantor untuk merusak nama baik DJKN, satu pegawai saja cukup untuk merusaknya. Untuk itu, mari kita jaga bersama reputasi DJKN," pungkas Dodi.

Agenda Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebelumnya (4/1) adalah mengunjungi BMN idle yang telah ditetapkan menjadi BMN Kementerian Keuangan. Sonny berharap aset tersebut dapat digunakan secara maksimal.