Surabaya - Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem peyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam melaksanakan reformasi birokrasi banyak terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan lemahnya pengawasan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJKN, KPKNL Surabaya didukung dengan motto “Kami Melayani Bukan Dilayani”. Motto tersebut bukan hanya selogan semata tetapi telah menjadi jiwa dan semangat seluruh pegawai KPKNL Surabaya dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada stakeholder demi tercapainya sistem pelayanan publik bebas dari korupsi. Hal tersebut telah membuahkan hasil yaitu pada tahun 2014, KPKNL Surabaya telah berhasil meraih predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi). KPKNL Surabaya didukung dengan sarana dan prasarana terbaiknya terus menerus melakukan perbaikan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan prima demi kepuasan pengguna jasa layanan.

Pada Selasa, 18 Oktober 2016, KPKNL Surabaya kembali dinilai unjuk meraih predikat sebagai kantor berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).  Penilaian WBK/WBBM bukanlah ajang perlombaan, namun predikat WBBM  tersebut merupakan suatu predikat yang menjadi cermin kualitas integritas seluruh pegawai KPKNL Surabaya, sehingga  masyarakat dapat melihat kualitas unit  kerja yang bebas dari korupsi sekaligus melayani pengguna jasa dengan baik.

Kegiatan penilaian tersebut berpedoman pada Permen PAN-RB Nomor 52/2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Tim Penilai dari Kemen PAN-RB didampingi Inspektorat Jenderal, Biro Organta Setjen Kemenkeu  dan Bagian OKI Kantor Pusat DJKN.

Bertempat di aula lantai 6 GKN Surabaya, acara dibuka oleh Win Handoyo, Kepala KPKNL Surabaya. Dan kemudian dilanjutkan pemaparan singkat Agusdin Mutakkin dari KemenPAN-RB. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa yang menjadi dasar penilaian WBBM adalah adanya elaborasi keunggulan-keunggulan KPKNL Surabaya dibanding unit kerja yang lain dalam memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa layanan.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Win Handoyo, Kepala KPKNL Surabaya, beliau menyampaikan agar seluruh pegawai KPKNL Surabaya dapat berperan aktif dalam mendukung DJKN sebagai Revenue Center.  Dalam pemaparannya Win Handoyo menjelaskan mengenai profil KPKNL Surabaya yaitu tentang wilayah kerja, komposisi pegawai, SOP layanan unggulan, Capaian Kinerja, Inovasi dan penghargaan yang telah diterima KPKNL Surabaya. Beliau berharap agar KPKNL Surabaya dapat meraih predikat WBBM dengan semua inovasi dan pelayanan terbaik yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Surabaya.

Acara inti yaitu sesi diskusi dengan Tim Kemen PAN-RB. Dalam sesi ini diskusi dibagi dalam 2 (dua) tim.Tim pertama dipandu oleh Novan, perwakilan Tim KemenPAN-RB membahas mengenai manajemen perubahan, penataan sistem manajemen sumber daya manusia dan penguatan akuntabilitas. Dalam diskusi ini, KPKNL Surabaya diwakili oleh Kasubbag Umum, Kasi Pelayanan Penilaian dan Kasi Hukum dan Informasi menyampaikan tentang pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM, perubahan pola pikir dan budaya kerja, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai serta  pengelolaan akuntabilitas kinerja, selain itu disampaikan pula inovasi-inovasi yang telah dilakukan berupa pembuatan aplikasi cuti yang belum dimiliki oleh kantor vertikal DJKN lainnya.

Tim kedua  dipandu Agusdin Mutakkin, ketua tim penilai dari KemenPAN-RB mengenai  penataan tata laksana, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam diskusi ini KPKNL Surabaya diwakili oleh Win Handoyo (Kepala Kantor), Kasi Kepatuhan Internal, Kasi Pelayanan Lelang, Kasi Piutang Negara dan Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara menyampaikan tentang SOP, E-Office, keterbukaan informasi publik, pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, sistem penanganan pengaduan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan budaya pelayanan prima. Disamping itu disampaikan pula tentang inovasi yang dilakukan dalam rangka pelayanan prima (service excelent) kepada pengguna jasa layanan yaitu adanya KPKNL Surabaya Prioritas, State Asset Management Clinic (Klinik Pengelolaan kekayaan Negara), Lock Rekening, Host to Host dan  Aplikasi E-Survey.
Kegiatan penilaian selanjutnya adalah peninjauan ke Area Pelayanan Terpadu (APT). Pada sesi ini Win Handoyo didampingi kasubbag umum dan para kepala seksi dan menjelaskan mengenai sarana yang ada di APT, yaitu mesin antrian, Kios K, layanan front office, kotak saran / pengaduan, brosur, ruang konsultasi, ruang tunggu pelayanan, ruang KPKNL Surabaya Prioritas, loket pembayaran uang jaminan lelang, papan pengumuman serta layanan pengaduan.

Sarana terbaru yang dimiliki oleh KPKNL Surabaya adalah E-Auction Corner, sebagai tempat pelaksanaan lelang melalui E-Auction. Dengan posisi yang representatif, desain yang minimalis dan warna yang eye catching ,  E-Auction Corner menjadi center of view ketika pengguna jasa layanan memasuki area pelayanan terpadu. Dengan adanya E-Auction Corner ini menunjukkan keseriusan KPKNL Surabaya dalam melaksanakan lelang melalui E-Auction dan sejalan dengan arahan Menteri Keuangan agar pada tahun 2018 semua lelang sudah menggunakan E-Auction.

KPKNL Surabaya, We serve better. (Narasi: Miftah&Rini ; Foto: Prayudi&Rakarian)